{{caption}}
Banjarmasin Usulkan Tiga Isu Prioritas di RPJMD Kalsel 2025-2029

Pemerintah Kota Banjarmasin mengusulkan tiga isu krusial yaitu kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan pengangguran, untuk dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025-2029.

{{caption}}
Bansos PKD DKI Jakarta Cair Setiap Bulan Mulai April 2025

Pemprov DKI Jakarta mencairkan bansos PKD setiap bulan mulai April 2025 untuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak, dengan jumlah penerima yang dinamis karena verifikasi berkelanjutan.

{{caption}}
17.060 KK di Pasaman Barat Terima Bantuan PKH Januari-Maret 2025

Sebanyak 17.060 kepala keluarga di Pasaman Barat telah menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) periode Januari-Maret 2025, membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu.

{{caption}}
Banjarmasin Tetap Prioritaskan Bedah Rumah Tak Layak Huni Meski Anggaran Diefisiensi

Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen melanjutkan program bedah rumah tidak layak huni (RS-RTLH) pada tahun 2025 meskipun anggaran mengalami efisiensi, dengan target perbaikan enam unit rumah.

{{caption}}
Bansos Tunai Pontianak Tahap Awal Sasar 1.492 KK

Penyaluran bansos tunai di Pontianak tahap awal telah mencapai 1.492 KK di Kecamatan Pontianak Utara dan Timur, dengan total anggaran Rp2,58 miliar untuk 4.312 KK di tahun 2025.

{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Prioritaskan Penanganan Kemiskinan di 2025

Pemerintah Kota Palangka Raya fokus pada penanggulangan kemiskinan di tahun 2025 melalui peningkatan infrastruktur, koordinasi antar instansi, dan sinergi program kerja wali kota terpilih.

{{caption}}
Pasaman Barat Anggarkan Rp167,5 Miliar untuk Tekan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran Rp167,5 miliar pada 2025 untuk menekan angka kemiskinan yang mencapai 7% atau 31.477 jiwa dari total penduduk.

{{caption}}
Pemprov Jambi Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Jambi mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial dan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan yang pada September 2024 mencapai 7,26 persen, dengan fokus pada pencocokan data BPS dan program yang telah berjalan.