Banjir Kalbar Terjang 33.485 Jiwa, BPBD Minta Status Tanggap Darurat

Banjir di Kalimantan Barat (Kalbar) telah mendampak 33.485 jiwa di empat wilayah, dengan BPBD Kalbar yang mendesak penetapan status tanggap darurat untuk percepat penanganan bencana dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan.

Banjir yang melanda Kalimantan Barat (Kalbar) telah menyebabkan dampak yang cukup signifikan. Sebanyak 17.485 kepala keluarga (KK) atau 33.485 jiwa di empat kabupaten/kota terdampak hingga Kamis, 23 Januari 2025. Wilayah yang terdampak parah meliputi Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak.

Kabupaten Sambas menjadi daerah yang paling terdampak parah dengan 17.485 jiwa terkena dampak banjir. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat bencana ini. Di Kota Singkawang, terdapat 4.095 jiwa yang terdampak, sementara di Kabupaten Bengkayang jumlahnya mencapai 129 jiwa. Kabupaten Landak juga terdampak signifikan, khususnya di Kecamatan Darit, dengan 11.776 jiwa terdampak dan ketinggian air hingga 1-2 meter.

Dampak banjir di Landak bahkan merendam sekolah dasar, menghentikan proses belajar mengajar. Kondisi ini menyoroti betapa seriusnya dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat. BPBD Kalbar saat ini tengah melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan jumlah warga terdampak.

Percepatan Penanganan Bencana

Menyikapi situasi ini, BPBD Kalbar mendesak pemerintah daerah untuk segera menetapkan status tanggap darurat. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat proses penyaluran bantuan logistik, peralatan, dan personel ke daerah yang membutuhkan. "Kami mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan status bencana banjir agar logistik, peralatan, dan personel dapat segera dikerahkan," ujar Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel.

Imbauan Kewaspadaan dan Peran Masyarakat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi hujan lebat hingga 23 Januari 2025. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan banjir. Penting untuk mengetahui titik-titik kumpul evakuasi dan mengawasi anak-anak agar tidak bermain di area yang berbahaya.

Akurasi data menjadi kunci dalam pendistribusian bantuan pemerintah. "Bantuan dari pemerintah sangat bergantung pada data yang valid. Oleh karena itu, kami meminta perangkat desa hingga kecamatan untuk memastikan pendataan dilakukan dengan benar," tegas Daniel. BPBD Kalbar berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk membantu meminimalisir dampak bencana ini.

Dengan terus meningkatnya jumlah KK yang terdampak, upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat krusial dalam penanggulangan dan pemulihan pascabanjir ini. Peran serta aktif dari semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana banjir di Kalbar.