Siaga Bencana! Empat Kabupaten/Kota di Kalbar Tetapkan Status Darurat Banjir
Banjir di Kalimantan Barat menyebabkan empat daerah menetapkan status siaga darurat bencana, mengakibatkan puluhan ribu warga terdampak dan menghambat perayaan Idul Fitri.
Banjir yang melanda Kalimantan Barat (Kalbar) telah memaksa empat kabupaten/kota untuk menetapkan status siaga darurat bencana. Bencana alam ini tidak hanya menyebabkan banjir, tetapi juga angin puting beliung dan tanah longsor. Kejadian ini berdampak pada puluhan ribu warga di berbagai wilayah, khususnya di sekitar Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, dan Bengkayang, serta Kota Singkawang. Peristiwa ini terjadi pada akhir Maret 2025, tepat sebelum perayaan Idul Fitri.
Ketua Satgas Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, menyatakan bahwa empat daerah tersebut telah resmi menetapkan status siaga darurat. Kondisi ini dipicu oleh meluasnya dampak bencana banjir yang telah merendam sejumlah wilayah di tujuh kabupaten/kota di Kalbar. Banjir yang terjadi menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan infrastruktur di daerah tersebut. Pemerintah daerah dan pusat pun dihadapkan pada tantangan besar dalam menangani bencana ini.
Dampak yang ditimbulkan sangat luas. Hingga saat ini, banjir masih merendam beberapa wilayah di Kabupaten Landak, Sanggau, Kubu Raya, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang. Jumlah warga yang terdampak sangat besar, mencapai 27.974 kepala keluarga atau sekitar 87.363 jiwa. Mereka tersebar di 112 desa yang berada di 21 kecamatan. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kesulitan bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mempersiapkan perayaan Idul Fitri.
Status Tanggap Darurat di Ketapang dan Kapuas Hulu
Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu telah meningkatkan statusnya menjadi tanggap darurat bencana. Hal ini dilakukan mengingat semakin luasnya cakupan banjir dan meningkatnya jumlah warga yang terdampak. Di Ketapang, status tanggap darurat berlaku hingga 31 Maret 2025, sementara di Kapuas Hulu berlaku mulai 22 Maret hingga 5 April 2025. Penetapan status ini diharapkan dapat mempercepat proses penanggulangan bencana dan memberikan perhatian lebih dari pemerintah provinsi dan pusat.
Dengan penetapan status tanggap darurat, diharapkan bantuan dan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat akan lebih terfokus dan terarah. Hal ini sangat penting mengingat besarnya dampak bencana dan jumlah warga yang terdampak. Bantuan yang dibutuhkan meliputi logistik, evakuasi, dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
"Dengan penetapan status tanggap darurat ini, kami berharap perhatian lebih dari pemerintah provinsi dan pusat dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, dan Kapuas Hulu," kata Daniel. Pernyataan ini menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dalam menghadapi bencana ini.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ketinggian air di beberapa wilayah terdampak, terutama di Kapuas Hulu dan Sintang, mencapai 80 cm. Kondisi ini memaksa banyak warga untuk bertahan di rumah masing-masing dan beradaptasi dengan membangun rumah panggung di dalam hunian mereka. Situasi ini menggambarkan betapa sulitnya kondisi yang dihadapi warga yang terdampak banjir.
Antisipasi dan Imbauan Waspada
Meskipun beberapa wilayah mulai surut, pihak berwenang tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan curah hujan masih akan berlangsung hingga April mendatang. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya banjir susulan dan bencana lainnya.
"Kami berharap banjir ini segera surut agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang. Namun, kami tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena BMKG memprakirakan curah hujan masih akan berlangsung hingga April mendatang," ujar Daniel. Imbauan ini penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat di tengah kondisi yang masih rawan bencana.
Bencana banjir ini menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana alam. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.
Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Selain bantuan logistik, dukungan medis dan psikologis juga sangat diperlukan untuk membantu warga yang terdampak trauma akibat bencana ini. Semoga banjir segera surut dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal.
