Bank DKI Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar dan Siap IPO

Bank DKI membagikan dividen Rp249,31 miliar dari laba bersih tahun buku 2024 dan telah mendapat persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO).

Bank DKI, bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baru-baru ini membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar. Pembagian dividen ini merupakan hasil dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai angka Rp779,1 miliar. Sebagian besar dividen, tepatnya Rp249,26 miliar, diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta, sementara sisanya, Rp56 juta, diberikan kepada Perumda Pasar Jaya. Hal ini diumumkan oleh Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, melalui keterangan tertulis pada Kamis, 1 Mei 2025.

Pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank DKI untuk tahun buku 2024. RUPST juga membahas beberapa poin penting lainnya yang akan membentuk arah perkembangan Bank DKI ke depannya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST ini menunjukkan komitmen Bank DKI untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian Jakarta.

Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui alokasi sebagian laba bersih untuk pengembangan usaha Bank DKI. Sebesar 68 persen dari laba bersih tahun 2024, atau senilai Rp529,79 miliar, akan dialokasikan sebagai saldo laba yang ditahan untuk mendukung ekspansi dan inovasi Bank DKI di masa mendatang. Langkah ini menunjukkan visi jangka panjang Bank DKI dalam memperkuat posisinya di sektor perbankan Indonesia.

Rencana IPO dan Perubahan Susunan Pengurus

Salah satu keputusan penting dalam RUPST adalah persetujuan untuk melaksanakan rencana penawaran umum perdana (IPO) saham Bank DKI. Direksi dan Dewan Komisaris diberi kewenangan penuh untuk melakukan penyesuaian dan persiapan yang diperlukan. Proses ini akan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan global, serta kondisi pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

RUPST juga menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Bank DKI sebesar Rp2,19 miliar, berasal dari kredit hapus buku eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penambahan modal ini berasal dari setoran modal Pemprov DKI Jakarta dan akan meningkatkan total modal ditempatkan dan disetor Bank DKI dari Rp6,577 triliun menjadi Rp6,579 triliun. Sisa dana tersebut, sebesar Rp760,17 ribu, akan dibukukan ke dalam cadangan umum perseroan.

RUPST juga melakukan perubahan susunan pengurus untuk mendukung transformasi bisnis Bank DKI. Anang Basuki ditunjuk sebagai Komisaris Utama menggantikan Bahrullah Akbar. Michael Rolandi C Brata dan Kiryanto tetap menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen. Sementara itu, Agus H. Widodo tetap menjabat sebagai Direktur Utama, bersama Ateng Rivai sebagai Direktur Kepatuhan. Beberapa nama baru juga ditunjuk untuk mengisi jajaran direksi, yaitu Daniel Setiawan Subianto, Basaria Martha Juliana, Dipo Nugroho, dan Prihanto Herbowo. Mereka diwajibkan untuk mengikuti uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Poin-Poin Penting Lainnya dalam RUPST

Selain keputusan-keputusan utama di atas, RUPST juga membahas beberapa poin penting lainnya. RUPST menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2024, dan rencana aksi pemulihan (recovery plan) sesuai dengan POJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Permasalahan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. RUPST juga menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2025 dan untuk aksi korporasi lainnya.

Dengan berbagai keputusan strategis yang diambil dalam RUPST, Bank DKI siap untuk memasuki babak baru dalam perjalanan bisnisnya. Rencana IPO dan perubahan susunan pengurus diharapkan dapat membawa Bank DKI menuju pertumbuhan yang lebih pesat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Jakarta dan Indonesia.