BI Sumbar Genjot Peningkatan Pengguna QRIS hingga 2025

Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (BI Sumbar) memaparkan strategi untuk meningkatkan adopsi QRIS di sektor pendidikan, kesehatan, dan kantor urusan agama (KUA) pada tahun 2025, dengan kendala infrastruktur di Kepulauan Mentawai.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) tengah gencar menggalakkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Sumbar. Sasaran utama peningkatan adopsi QRIS ini diproyeksikan hingga tahun 2025 mendatang. Strategi yang diterapkan BI Sumbar terbilang komprehensif, menyasar berbagai sektor penting dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu fokus utama BI Sumbar adalah sektor pendidikan. Targetnya, seluruh aktivitas keuangan di lembaga pendidikan di Sumbar sudah berbasis digital melalui QRIS pada tahun 2025. Untuk merealisasikan hal ini, BI Sumbar akan berkolaborasi dengan dinas pendidikan di setiap daerah. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat implementasi QRIS di sekolah-sekolah.

Selain sektor pendidikan, BI Sumbar juga menargetkan Puskesmas sebagai sasaran utama. Banyak fasilitas kesehatan yang belum menggunakan QRIS dalam melayani masyarakat, sehingga perlu didorong untuk beralih ke sistem pembayaran digital ini. Langkah ini sejalan dengan upaya peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan efisiensi transaksi.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga menjadi bagian dari strategi BI Sumbar. Dengan diterapkannya QRIS di KUA, diharapkan transaksi keuangan di lembaga ini semakin mudah, cepat, dan transparan. Targetnya, pada tahun 2025, baik sekolah, Puskesmas, maupun KUA sudah sepenuhnya menggunakan sistem transaksi digital berbasis QRIS.

Namun, Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengakui adanya kendala dalam implementasi QRIS di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Infrastruktur digital yang masih terbatas menjadi hambatan utama. Minimnya infrastruktur tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan QRIS di wilayah tersebut, meskipun Mentawai merupakan destinasi wisata internasional.

Perbedaan adopsi QRIS di Sumatera Barat cukup signifikan. Kota Padang dan Bukittinggi mencatatkan rasio transaksi QRIS tertinggi, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tertinggal jauh. Hal ini menunjukkan kesenjangan infrastruktur digital yang perlu diatasi.

Untuk mengatasi kendala di Mentawai, BI Sumbar bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur digital. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan QRIS dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Data BI Perwakilan Sumbar menunjukkan disparitas yang cukup besar. Kota Padang mencatat 13.958.197 transaksi QRIS, jauh melampaui Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya mencatat 36.528 transaksi. Ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya pembangunan infrastruktur digital untuk pemerataan akses dan penggunaan teknologi keuangan di seluruh wilayah Sumatera Barat.