BNN Dorong Aturan Batasan Narkotika di RUU Narkotika Baru: Pertimbangkan Aspek Kesehatan
Badan Narkotika Nasional (BNN) menekankan pentingnya pengaturan batasan jumlah narkotika dalam RUU Narkotika yang baru, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan perkembangan jenis narkotika baru.
Jakarta, 14 Februari 2024 - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti pentingnya pengaturan batas jumlah atau berat narkotika (gramatur) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika yang baru. Hal ini disampaikan dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Kamis (13/2).
Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN, Irjen Pol. Agus Irianto, menekankan perlunya kajian kesehatan dalam menentukan gramatur. "Pengaturan gramatur tidak hanya berdasarkan studi pustaka atau barang bukti, tetapi juga kajian kesehatan," ujar Agus, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Perkembangan Jenis Narkotika Baru
Agus mengingatkan perkembangan jenis narkotika yang sangat pesat, dengan lebih dari 1.262 jenis narkotika baru teridentifikasi secara global. Di Indonesia sendiri, terdapat 97 jenis narkotika baru, enam di antaranya belum diatur dalam undang-undang. Situasi ini membutuhkan perhatian serius dalam penyusunan RUU Narkotika.
Rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam merumuskan UU yang efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia. BNN memastikan kesepakatan antar menteri dan kepala lembaga terkait dengan RUU yang telah disampaikan ke DPR.
RUU Narkotika dan UU Cipta Kerja
Draf RUU yang disusun BNN telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). "BNN berkomitmen memastikan draf RUU Narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ciptaker," tegas Agus.
Selain itu, BNN akan mempertimbangkan kembali ketentuan pidana yang dicabut dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab Tindak Pidana Khusus Narkotika. Ini menunjukkan komitmen BNN untuk memastikan aturan hukum yang komprehensif dan efektif.
Fokus Kesehatan dan Penguatan Kelembagaan
RUU Narkotika juga fokus pada aspek kesehatan, termasuk penguatan sistem Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan perbaikan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Penguatan peran dan fungsi BNN melalui UU dan peraturan presiden juga menjadi poin penting untuk implementasi yang lebih efektif.
Isu lain yang dibahas meliputi pengaturan zat psikoaktif baru, ambang batas narkotika, penguatan kelembagaan BNN, serta rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu narkotika. Rapat yang berlangsung secara hybrid ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat BNN, kementerian terkait, dan tenaga ahli hukum.
Kesimpulan
Pertemuan ini menandai langkah penting dalam penyusunan RUU Narkotika yang komprehensif. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan perkembangan jenis narkotika baru, diharapkan RUU ini dapat memberikan solusi efektif dalam mengatasi masalah narkotika di Indonesia. Kolaborasi antar lembaga dan fokus pada rehabilitasi menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
