BPJS Kesehatan Manokwari Perbaiki Akurasi Data JKN Instansi Pemerintah

BPJS Kesehatan Cabang Manokwari berupaya meningkatkan akurasi data dan kepatuhan iuran JKN instansi vertikal di Papua Barat melalui rekonsiliasi data dan sosialisasi program JKN kepada tenaga honorer dan PPPK.

BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Papua Barat, gencar meningkatkan akurasi data dan memastikan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat waktu dari instansi vertikal. Upaya ini difokuskan pada tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ria Pasauran, Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, menjelaskan strategi mereka. Rekonsiliasi data menjadi kunci. Hal ini penting untuk memastikan semua tenaga kerja tercatat dalam sistem JKN dan iuran dibayarkan sesuai aturan. Sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta.

"Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang pendaftaran, administrasi, dan pembayaran iuran JKN. Rekonsiliasi data memastikan tak ada tenaga kerja yang terlewat," jelas Ria. Kegiatan ini memastikan semua tenaga kerja honorer dan PPPK di instansi vertikal yang dananya dari APBN dan terdaftar sebagai peserta JKN terakomodasi dengan baik.

Sosialisasi tersebut mencakup detail Program JKN untuk honorer dan PPPK. Materinya meliputi alur pendaftaran, kewajiban iuran, tata cara pelaporan data, dan cara menggunakan Aplikasi Mobile JKN. Peserta juga diajarkan pentingnya rekonsiliasi data untuk mencegah kesalahan yang dapat mempengaruhi status kepesertaan JKN.

Menurut Ria, kegiatan ini bukan hanya untuk edukasi, tapi juga strategi untuk meningkatkan akurasi data dan kepatuhan pembayaran iuran. "Harapannya, semua pihak paham administrasi dan pentingnya rekonsiliasi data," tambahnya. BPJS Kesehatan Manokwari berkomitmen mendampingi 26 instansi vertikal di Papua Barat dalam pengelolaan kepesertaan JKN, dan instansi tersebut juga mendukung penuh Program JKN.

Dengan kolaborasi yang baik, Program JKN diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama tenaga honorer dan PPPK di Papua Barat. "Kolaborasi ini diharapkan memperkuat efektivitas program dan meningkatkan akses layanan kesehatan," ujar Ria.

Chaerani Basri dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Manokwari, salah satu peserta sosialisasi, merasakan manfaatnya. Rekonsiliasi data membantunya memahami prosedur administrasi, khususnya pembayaran iuran. Ia juga mengapresiasi Aplikasi Mobile JKN.

Aplikasi Mobile JKN memberikan kemudahan akses layanan kesehatan. "Saya bisa pakai fitur antrean online dan fitur pengaduan. Aplikasi ini sangat membantu," ujar Chaerani. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan aplikasi tersebut.