Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Babel Kaji Mutasi Pejabat: Prioritaskan Pemerintahan Bersih dan Profesional
Gubernur Babel Kaji Mutasi Pejabat: Prioritaskan Pemerintahan Bersih dan Profesional

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, tengah mengkaji mutasi pejabat dan kepala OPD untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari pengaruh politik praktis, demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Pemkab Banyumas Rampingkan Struktur Organisasi demi Efisiensi Anggaran
Pemkab Banyumas Rampingkan Struktur Organisasi demi Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan segera melakukan penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja untuk efisiensi anggaran, termasuk penggabungan beberapa OPD dan pengurangan jumlah kepala seksi.

Gubernur Kalteng Rotasi Plt Sekda: Kinerja Birokrasi Diharapkan Meningkat
Gubernur Kalteng Rotasi Plt Sekda: Kinerja Birokrasi Diharapkan Meningkat

Pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, serta mendorong kreativitas pejabat eselon II.

Gubernur NTB Usul Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik
Gubernur NTB Usul Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengajukan Ranperda perampingan OPD untuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, serta adaptasi terhadap regulasi terbaru keuangan daerah.

Bupati Bangka Tengah Rapat Koordinasi: Kebijakan Non-ASN, Efisiensi Anggaran, dan Temuan BPK
Bupati Bangka Tengah Rapat Koordinasi: Kebijakan Non-ASN, Efisiensi Anggaran, dan Temuan BPK

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menggelar rapat koordinasi membahas kebijakan Non-ASN, efisiensi anggaran, dan tindak lanjut temuan BPK, demi pemerintahan yang akuntabel.

Pemkot Banjarmasin Efisiensikan Anggaran 30 Persen di Tahun 2025
Pemkot Banjarmasin Efisiensikan Anggaran 30 Persen di Tahun 2025

Pemerintah Kota Banjarmasin berencana memangkas 30 persen anggaran di tahun 2025 dengan mengurangi program yang kurang penting, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Bengkayang Efisiensikan Anggaran: Kurangi Seremonial, Fokus pada Layanan Publik
Pemkab Bengkayang Efisiensikan Anggaran: Kurangi Seremonial, Fokus pada Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengurangi kegiatan seremonial dan biaya perjalanan dinas untuk efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas, termasuk layanan publik.

Pemkab Batang Percepat Pengisian Jabatan OPD, Pastikan Kinerja Optimal dan Pemerintahan Bersih
Pemkab Batang Percepat Pengisian Jabatan OPD, Pastikan Kinerja Optimal dan Pemerintahan Bersih

Pemerintah Kabupaten Batang percepat pengisian jabatan OPD yang kosong untuk optimalkan kinerja dan layanan publik, serta tegaskan komitmen pemerintahan bersih tanpa jual beli jabatan.

Bupati Buleleng Kaji Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran
Bupati Buleleng Kaji Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, tengah mengkaji perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas demi kesejahteraan masyarakat.

Ratusan Pejabat Lombok Timur Segera Dimutasi, Bupati: Tingkatkan Pelayanan!
Ratusan Pejabat Lombok Timur Segera Dimutasi, Bupati: Tingkatkan Pelayanan!

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, umumkan mutasi ratusan pejabat untuk meningkatkan pelayanan publik dan evaluasi kinerja. Mutasi akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

DPRD NTB Dukung Gubernur Rombak Pimpinan OPD, Percepat Pelayanan Publik
DPRD NTB Dukung Gubernur Rombak Pimpinan OPD, Percepat Pelayanan Publik

Komisi I DPRD NTB mendukung penuh Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan pejabat OPD untuk percepatan pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

Pemkot Bandarlampung Bidik Efisiensi APBD 2025 hingga Rp140 Miliar
Pemkot Bandarlampung Bidik Efisiensi APBD 2025 hingga Rp140 Miliar

Pemerintah Kota Bandarlampung merencanakan efisiensi anggaran hingga Rp140 miliar pada APBD 2025, dengan fokus pada pengurangan belanja operasional tanpa mengurangi gaji pegawai atau program pembangunan.