Pemkab Batang Efisiensi Anggaran: Refocusing dan Pemetaan Pos-Pos Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten Batang melakukan efisiensi anggaran dengan memetakan pos-pos pengeluaran potensial untuk dipangkas, termasuk perjalanan dinas dan honor pegawai, menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Batang, Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang tengah gencar melakukan efisiensi anggaran. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan refocusing anggaran dari pemerintah pusat. Pemkab Batang memetakan pos-pos anggaran yang berpotensi untuk dipangkas, guna mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah.
Efisiensi Anggaran: Mencari Solusi di Tengah Kebijakan Refocusing
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, mengungkapkan bahwa upaya efisiensi ini meliputi berbagai sektor. Salah satu fokus utama adalah pengurangan pos anggaran perjalanan dinas dan honor pegawai yang mencapai angka signifikan, yaitu Rp150 miliar. "Sejak dua tahun sebelumnya, sudah ada tim khusus yang mengkaji pembatasan honor pegawai. Saat ini, pejabat eselon 2 hanya diperbolehkan menerima honor maksimal dua kali dalam sebulan, tetapi sekarang dalam sebulan belum tentu ada," jelas Sri Purwaningsih dalam keterangannya di Batang, Sabtu lalu.
Pemkab Batang menyadari pentingnya penyesuaian operasional di tengah kebijakan refocusing. Namun, Sri Purwaningsih menekankan pentingnya menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum melakukan pemangkasan anggaran secara besar-besaran. "Sebagai kebijakan Pemerintah pusat, kami harus menunggu juknisnya terlebih dahulu. Setelah juknis keluar, baru kami bisa menentukan pos-pos mana yang sebenarnya perlu direfocusing," tambahnya.
Strategi Efisiensi: Dari Perjalanan Dinas hingga Pengadaan Barang
Langkah-langkah efisiensi telah mulai diterapkan Pemkab Batang. Salah satunya adalah pembatasan perjalanan dinas. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga membatasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Selain itu, rapat-rapat yang tidak terlalu penting dialihkan ke platform virtual, seperti Zoom, untuk mengurangi biaya operasional.
Tidak hanya perjalanan dinas, pengadaan barang juga menjadi sasaran efisiensi. "Pengadaan laptop tahunan, misalnya, perlu ditinjau ulang. Kami harus lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran dan mencari strategi kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," ungkap Sri Purwaningsih. Pemkab Batang berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan barang rutin yang tidak terlalu mendesak.
Menunggu Juknis Pemerintah Pusat
Meskipun telah melakukan pemetaan anggaran dan beberapa langkah efisiensi, Pemkab Batang masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Juknis dari pemerintah pusat akan menjadi pedoman dalam menentukan pos-pos anggaran yang akan direfocusing. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Batang untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat secara terukur dan terarah.
Dengan demikian, proses refocusing anggaran di Kabupaten Batang dilakukan secara hati-hati dan terencana. Pemkab Batang berupaya untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dengan tetap menjalankan program-program pembangunan yang penting bagi masyarakat. Proses ini memerlukan koordinasi dan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Transparansi dan Akuntabilitas
Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Pemkab Batang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pemetaan anggaran yang jelas dan terukur, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan anggaran pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ke depan, Pemkab Batang akan terus berupaya mencari solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan pendapatan asli daerah. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas akan terus dijaga untuk memastikan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Batang.