Pemkot Batam Bidik Efisiensi Anggaran Rp129 Miliar, Optimalkan PAD

Pemkot Batam menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp129 miliar melalui pemotongan belanja tidak prioritas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), berambisi untuk mencapai efisiensi anggaran hingga angka fantastis, yakni Rp129 miliar. Target ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, pada Kamis, 27 Februari 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya efisiensi keuangan negara.

Dari upaya awal pemotongan anggaran, Pemkot Batam telah berhasil memangkas sekitar Rp85 miliar. Namun, untuk mencapai target Rp129 miliar, masih dibutuhkan efisiensi tambahan sebesar Rp43 miliar. Jefridin menegaskan komitmennya, "Sesuai arahan pimpinan, perangkat daerah memangkas belanja yang tidak prioritas sesuai amanat Inpres. Sehingga target kami melakukan efisiensi sebesar Rp129 miliar ini dapat terealisasi."

Efisiensi anggaran ini difokuskan pada beberapa sektor, termasuk pemotongan belanja perjalanan dinas, sewa hotel, pengadaan alat tulis kantor, cenderamata, dan penghentian kegiatan yang tidak termasuk skala prioritas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Batam untuk mengelola keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Efisiensi Belanja dan Optimalisasi PAD

Untuk mencapai target efisiensi anggaran, Jefridin meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan penyisiran kembali terhadap pos-pos anggaran. Ia menekankan pentingnya identifikasi dan pengurangan belanja yang tidak esensial. Selain efisiensi, Pemkot Batam juga fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seluruh dinas yang memiliki potensi menghasilkan PAD diminta untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Jefridin menambahkan bahwa berbagai inovasi dan terobosan telah dilakukan oleh perangkat daerah penghasil PAD untuk mencapai tujuan ini. "Objek pajak yang akan dioptimalkan pendapatannya adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, parkir, Penerangan Jalan Umum (PJU), reklame dan pajak daerah lainnya," jelasnya.

Langkah optimalisasi PAD ini diharapkan dapat menutupi pengurangan pendapatan akibat pemotongan anggaran di sektor lain. Dengan demikian, Pemkot Batam berupaya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik.

Pelayanan Publik Tetap Prima

Di tengah upaya efisiensi anggaran, Pemkot Batam memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, pada Selasa, 25 Februari 2025, menekankan pentingnya peran setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung kebijakan pemerintah dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Li Claudia juga meminta seluruh jajaran OPD untuk selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan mengedepankan prinsip efisiensi dalam menjalankan program-program pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Kita semua adalah pelayan masyarakat, dan saya ingin memastikan bahwa kita bekerja untuk kepentingan masyarakat," ujar Li Claudia.

Dengan demikian, Pemkot Batam berupaya menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik. Target efisiensi Rp129 miliar diharapkan dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemkot Batam berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Batam. Langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi PAD ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Batam di masa mendatang.