Pemkot Batam Efisiensikan Anggaran: Fokus Tekan Biaya Seremonial dan Perjalanan Dinas

Pemkot Batam efisiensikan anggaran sekitar Rp150 miliar dengan memangkas kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan bansos tak berkontribusi, demi peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, tengah gencar melakukan efisiensi anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik. Langkah ini difokuskan pada pengurangan biaya kegiatan yang dinilai kurang efektif dan tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menghasilkan penghematan hingga Rp150 miliar.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tahap tiga ini ditargetkan dapat mengumpulkan kembali sekitar Rp22 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk program-program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. "Harapan kami total (efisiensi) bisa capai Rp150 miliar. Toh APBD itu kembali ke Batam, hanya posnya yang tadi tidak bersentuhan dengan masyarakat, yang tidak terukur, ya kami gunakan kegiatan yang lebih produktif dan nampak, serta bermanfaat untuk masyarakat," ujar Amsakar.

Langkah efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan juga perubahan strategi pengelolaan keuangan daerah. Pemkot Batam berupaya mengoptimalkan aset yang dimiliki, seperti aula di Kantor Wali Kota, sebagai alternatif tempat penyelenggaraan kegiatan yang sebelumnya dilakukan di hotel-hotel. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Batam untuk memaksimalkan sumber daya yang ada demi kepentingan masyarakat.

Efisiensi Anggaran: Sasar Kegiatan Tidak Efektif

Pemkot Batam memprioritaskan efisiensi anggaran pada beberapa sektor. Kegiatan seremonial yang dinilai kurang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat menjadi fokus utama pemangkasan. Selain itu, perjalanan dinas yang kurang produktif dan bansos yang tidak berkontribusi bagi daerah juga menjadi sasaran efisiensi.

"Sebenarnya poin dari efisiensi itu, perjalanan dinas, kegiatan yang sifat seremonial, bansos yang sifatnya tidak berkontribusi untuk daerah," jelas Amsakar. Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga optimalisasi penggunaan anggaran untuk program-program yang lebih berdampak.

Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkot Batam untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, Pemkot Batam dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemkot Batam juga menekankan pentingnya peran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran ini. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, meminta seluruh jajaran OPD untuk bekerja selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan mengedepankan prinsip efisiensi dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Optimalisasi Pelayanan Publik di Tengah Efisiensi Anggaran

Meskipun tengah melakukan efisiensi anggaran, Pemkot Batam berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan pelayanan publik. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, yang menekankan pentingnya peran setiap OPD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita semua adalah pelayan masyarakat, dan saya ingin memastikan bahwa kita bekerja untuk kepentingan masyarakat," tegas Li Claudia. Komitmen ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan publik. Justru sebaliknya, efisiensi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot Batam bukan sekadar penghematan biaya, melainkan juga upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta optimalisasi pelayanan publik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Batam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Pemkot Batam diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien, serta memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.