Pemkab Bekasi Efisiensikan Anggaran: Fokus Pangkas Kegiatan Non-Mandatori

Pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan fokus pemangkasan kegiatan non-mandatori seperti perjalanan dinas dan acara di hotel, demi menjaga pelayanan publik.

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah gencar melakukan efisiensi anggaran. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan penghematan belanja APBN dan APBD. Prioritas pemangkasan difokuskan pada kegiatan non-mandatori atau kegiatan yang tidak diwajibkan oleh aturan dan hukum. Kebijakan ini telah resmi diterapkan dan berdampak pada beberapa program.

Evaluasi dan Percepatan Perubahan Anggaran

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) triwulan pertama tahun 2025. Hasil evaluasi ini menjadi dasar percepatan perubahan anggaran, sesuai instruksi Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Efisiensi anggaran di Pemkab Bekasi akan menyasar kegiatan-kegiatan yang tidak wajib, seperti perjalanan dinas dan penyelenggaraan acara di hotel. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi saat ini tengah memetakan kegiatan yang terdampak dan menghitung persentase nominal efisiensi anggaran. Proses pemetaan ini masih berlangsung sebelum perubahan anggaran diterapkan.

Arah Penggunaan Dana Hasil Efisiensi

Jaoharul Alam menyatakan belum dapat memastikan arah penggunaan dana hasil efisiensi anggaran. Keputusan alokasi dana tersebut akan ditetapkan setelah perubahan anggaran disetujui. Saat ini, fokusnya adalah mengidentifikasi anggaran yang dapat diefisiensikan. Penggunaan dana hasil efisiensi akan diputuskan pada saat perubahan anggaran.

Dampak Terhadap Pelayanan Publik

Pemkab Bekasi memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Layanan masyarakat yang bersifat mandatori tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikurangi. Hanya kegiatan non-wajib yang akan diefisiensikan.

Penundaan Proyek BisKita Trans Wibawa Mukti

Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Pemkab Bekasi juga mengalami penundaan proyek penambahan koridor baru BisKita Trans Wibawa Mukti. Kementerian Perhubungan menunda bantuan pengadaan 20 armada bus untuk koridor baru rute Terminal Kalijaya Cikarang-Kantor Pemkab Bekasi karena efisiensi anggaran di Kementerian Perhubungan. Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, membenarkan penundaan tersebut.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran di Kabupaten Bekasi merupakan langkah strategis dalam merespon Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Meskipun ada penundaan beberapa proyek, Pemkab Bekasi memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Proses pemetaan dan perubahan anggaran masih berlangsung, dan detail penggunaan dana hasil efisiensi akan diumumkan setelah perubahan anggaran disetujui.