Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Khofifah: WTP Kesepuluh Kali Berturut-Turut Bukti Good Governance di Jatim
Khofifah: WTP Kesepuluh Kali Berturut-Turut Bukti Good Governance di Jatim

Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya oleh Pemprov Jatim menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas keuangan daerah.

BPK RI Awasi Keuangan OKU 2024: Audit LKPD Dimulai
BPK RI Awasi Keuangan OKU 2024: Audit LKPD Dimulai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun anggaran 2024, menekankan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Wagub Bali Bidik Opini WTP ke-12 Berturut-turut: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Jadi Prioritas
Wagub Bali Bidik Opini WTP ke-12 Berturut-turut: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Jadi Prioritas

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI, menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pemprov Sumut Bidik WTP Ke-11: Sinergi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Pemprov Sumut Bidik WTP Ke-11: Sinergi dan Akuntabilitas Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) optimis meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, berkat sinergi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Kemendagri dan BNPP Siap Diaudit Transparan, Raih WTP 10 Kali Berturut-Turut
Kemendagri dan BNPP Siap Diaudit Transparan, Raih WTP 10 Kali Berturut-Turut

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan laporan keuangan Kemendagri dan BNPP tahun 2024 siap diaudit transparan oleh BPK, sekaligus ungkap capaian opini WTP 10 kali berturut-turut.

BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan
BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan interim laporan keuangan Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sebelumnya.

Pemkab Mahulu: BPK Periksa Keuangan Daerah, Tingkatkan Kualitas Pengelolaan
Pemkab Mahulu: BPK Periksa Keuangan Daerah, Tingkatkan Kualitas Pengelolaan

Pemeriksaan interim LKPD 2024 oleh BPK di Kabupaten Mahakam Ulu bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan
Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.

Transparansi Keuangan Bantul Diperiksa BPK, Bupati Halim: Wujudkan Pemerintahan Bersih
Transparansi Keuangan Bantul Diperiksa BPK, Bupati Halim: Wujudkan Pemerintahan Bersih

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyambut baik pemeriksaan LKPD 2024 oleh BPK RI sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).