Capaian Perekaman KTP-el Papua Barat: 82,31 Persen, Butuh Intervensi di Tiga Kabupaten
Realisasi perekaman KTP elektronik di Papua Barat baru mencapai 82,31 persen pada tahun 2024, dengan tiga kabupaten tertinggal karena kendala geografis dan akses internet, sehingga pemerintah provinsi berencana melakukan intervensi pada tahun 2025.
Manokwari, 10 Februari 2025 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat melaporkan realisasi perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) hingga akhir tahun 2024 mencapai 82,31 persen. Meskipun angka ini cukup signifikan, namun masih jauh dari target nasional 99,40 persen. Kepala Disdukcapil Papua Barat, dr. Ria Maria Come, menjelaskan bahwa sebanyak 322.496 jiwa telah melakukan perekaman KTP-el sepanjang tahun 2024.
Capaian Perekaman KTP-el per Kabupaten
Capaian perekaman KTP-el di Papua Barat tersebar tidak merata. Kabupaten Manokwari mencatatkan angka tertinggi dengan 130.482 jiwa, diikuti Kabupaten Fakfak (60.294 jiwa) dan Kabupaten Teluk Bintuni (47.800 jiwa). Namun, tiga kabupaten lainnya, yaitu Manokwari Selatan (13.748 jiwa), Pegunungan Arfak (6.097 jiwa), dan Teluk Wondama (15.821 jiwa), menunjukkan progres yang jauh lebih rendah.
Tantangan Geografis dan Akses Internet
Rendahnya capaian perekaman KTP-el di tiga kabupaten tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu kendala utama adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, keterbatasan akses internet juga menjadi penghambat utama proses perekaman. "Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Wondama menjadi daerah yang paling rendah progres perekaman KTP-el," ungkap dr. Ria Maria Come.
Intervensi Pemerintah Provinsi di Tahun 2025
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah merencanakan intervensi khusus pada tahun 2025. Intervensi ini akan difokuskan pada distrik atau kecamatan di tiga kabupaten dengan capaian terendah, yaitu Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama. Upaya ini bertujuan untuk mendekatkan layanan perekaman KTP-el kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, koordinasi dengan operator jaringan internet juga akan ditingkatkan untuk memastikan kelancaran proses perekaman KTP-el selama intervensi berlangsung. "Seperti beberapa distrik di Pegunungan Arfak yang kita tahu bersama masih terkendala dengan jaringan internet," tambah dr. Ria Maria Come. Pemerintah berharap intervensi ini dapat meningkatkan cakupan perekaman KTP-el di Papua Barat dan mendekati target nasional.
Kesimpulan
Meskipun realisasi perekaman KTP-el di Papua Barat telah mencapai 82,31 persen pada tahun 2024, masih terdapat tantangan signifikan di beberapa kabupaten. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mengatasi kendala geografis dan akses internet melalui intervensi terfokus pada tahun 2025, demi memastikan seluruh warga Papua Barat memiliki KTP-el.