Coretax Berjalan, Insentif Rp80 Triliun, dan Nasib Tenaga Honorer
Sepekan terakhir di Indonesia diwarnai berbagai kabar ekonomi penting, mulai dari implementasi Coretax, insentif Rp80 triliun untuk program perumahan, hingga upaya pemerintah mencegah PHK tenaga honorer.
Sistem Coretax dan Nasib Tenaga Honorer: Sorotan Ekonomi Pekan Ini
Sepekan terakhir di Indonesia, dunia ekonomi diramaikan oleh beberapa peristiwa penting. Mulai dari implementasi sistem Coretax, pengumuman insentif besar untuk program perumahan, hingga upaya pemerintah mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer. Mari kita bahas satu per satu.
Implementasi Sistem Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan DPR sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara bersamaan dengan sistem perpajakan lama. Keputusan ini diambil untuk memastikan transisi yang mulus dan meminimalisir potensi masalah dalam penerapan sistem perpajakan baru. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam modernisasi sistem perpajakan, namun juga mempertimbangkan aspek kepraktisan dan dampaknya terhadap wajib pajak.
Insentif Rp80 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah
Bank Indonesia (BI) menunjukkan komitmennya dalam mendorong sektor perumahan dengan menyediakan insentif likuiditas makropudensial senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa insentif ini akan diberikan secara bertahap. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengumumkan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025. Pengumuman ini disampaikan dalam pidatonya di World Governments Summit 2025. Danantara diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
OIKN Pindah ke IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya akan dipindahkan sepenuhnya ke IKN di Kalimantan Timur mulai Maret 2025. Keputusan ini menandai langkah signifikan dalam pembangunan IKN dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi Ibu Kota Negara baru.
Nasib Tenaga Honorer
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mencegah terjadinya PHK terhadap tenaga honorer di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga honorer dan upaya untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan pengelolaan kepegawaian.
Kesimpulannya, sepekan terakhir di Indonesia diwarnai berbagai perkembangan ekonomi yang signifikan. Dari modernisasi sistem perpajakan hingga upaya mendorong sektor perumahan dan investasi, pemerintah menunjukkan langkah-langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi. Upaya untuk melindungi tenaga honorer juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
