Deregulasi dan Digitalisasi: Kunci Transformasi Ekonomi Indonesia Menurut Dewan Ekonomi Nasional
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong deregulasi, digitalisasi, dan program strategis sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia, dengan fokus pada peningkatan iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) baru-baru ini mendorong sejumlah langkah strategis untuk mentransformasi perekonomian Indonesia. Langkah-langkah tersebut meliputi deregulasi, digitalisasi, dan program-program strategis lainnya yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Luhut, birokrasi yang rumit seringkali menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin berusaha. Oleh karena itu, deregulasi menjadi prioritas utama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan perizinan dan memangkas aturan yang menghambat, khususnya bagi industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil yang memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah juga akan fokus pada percepatan akses bahan baku bagi industri padat karya, penindakan tegas terhadap impor ilegal, dukungan modernisasi dan efisiensi produksi, serta menjadikan industri padat karya sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, industri padat karya akan mendapatkan prioritas dalam kebijakan pemerintah dan percepatan investasi.
Deregulasi untuk Iklim Usaha yang Kondusif
Salah satu fokus utama DEN adalah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Penyederhanaan perizinan dan pengurangan aturan yang rumit diharapkan dapat mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. "Kita harus bergerak lebih cepat," tegas Luhut. "Penyederhanaan perizinan dan pemangkasan aturan yang menghambat, khususnya bagi industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, menjadi fokus utama." Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan regulasi yang lebih ramah investasi, memberikan insentif bagi pelaku industri, serta mempercepat penyelesaian perjanjian dagang untuk memperluas akses pasar global.
Langkah-langkah deregulasi ini diharapkan dapat menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi, yang pada akhirnya akan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing di tingkat internasional.
Pemerintah juga akan menindak tegas impor ilegal untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa industri dalam negeri dapat bersaing secara sehat dan tidak terbebani oleh persaingan yang tidak adil.
Digitalisasi untuk Pemerintahan yang Efisien
Selain deregulasi, digitalisasi juga menjadi kunci transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berencana untuk meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan, dengan prioritas pada program Perlindungan Sosial yang ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025. Digitalisasi ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan memastikan seluruh penduduk memiliki akses ke layanan perbankan yang lebih luas dan merata.
Dengan digitalisasi, pemerintah juga menargetkan penghematan anggaran melalui penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, meminimalisir kebocoran anggaran, dan memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. "Dengan implementasi ini, sistem pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif," kata Ketua DEN.
Digitalisasi juga akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat meminimalisir potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis: Dampak Ekonomi yang Signifikan
DEN juga menyoroti dampak positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Program MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Lebih lanjut, program ini juga memperkuat ekosistem petani, peternak, dan UMKM lokal melalui pemanfaatan bahan baku dalam negeri.
Dengan demikian, Program MBG tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana program sosial dapat memiliki dampak ekonomi yang positif dan berkelanjutan.
Ketua DEN menyatakan bahwa perjalanan transformasi ekonomi Indonesia masih panjang, tetapi fondasi perubahan telah disiapkan. Komitmen pemerintah untuk melakukan deregulasi, digitalisasi, dan menjalankan program-program strategis diharapkan dapat membawa Indonesia menuju perekonomian yang lebih tangguh dan berdaya saing.
