Reformasi TKDN Bukan Tekanan Asing, Melainkan Upaya Perkuat Industri Nasional

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan reformasi kebijakan TKDN bukan karena tekanan asing, melainkan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat industri nasional.

Jakarta, 11 Mei 2025 (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak dilakukan secara terburu-buru dan bukan disebabkan oleh tekanan dari negara lain. Reformasi ini telah dimulai sejak Februari 2025, jauh sebelum dinamika terkini berkembang. Kebijakan ini bertujuan memperkuat industri nasional dengan meningkatkan penggunaan produk lokal dan sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan struktur industri dan daya saing nasional.

Menurut Menteri Kartasasmita, reformasi TKDN ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat industri nasional dengan meningkatkan penggunaan produk lokal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan struktur industri dan daya saing nasional. Reformasi ini bertujuan untuk membuat kebijakan TKDN lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri. Pemerintah akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar implementasinya efektif dan tepat.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang baru saja diterbitkan juga menegaskan pentingnya kebijakan TKDN bagi industri dalam negeri. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang memperkuat arah baru kebijakan TKDN, termasuk peningkatan mekanisme verifikasi, insentif bagi pelaku industri, dan penguatan pengawasan untuk mendorong komitmen pemanfaatan produk dalam negeri di berbagai sektor.

Reformasi TKDN: Akselerasi Kemandirian Industri Nasional

Reformasi TKDN ini mencakup percepatan penerbitan sertifikat, sebagai bagian dari upaya deregulasi pemerintah untuk mempercepat dan memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya. Langkah ini optimistis dapat mempercepat kemandirian industri nasional dan memperkuat ekosistem manufaktur dalam negeri. Dengan demikian, iklim investasi dan lingkungan bisnis diharapkan akan membaik.

Menteri Kartasasmita menekankan bahwa reformasi ini bertujuan untuk membuat kebijakan TKDN lebih adaptif dan transparan. Hal ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi para pelaku industri dalam negeri. Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses reformasi ini, sehingga implementasinya dapat berjalan efektif dan akurat.

Salah satu poin penting dalam reformasi ini adalah peningkatan mekanisme verifikasi. Proses verifikasi yang lebih efisien dan transparan diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat TKDN. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pelaku industri yang berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri.

Penguatan pengawasan juga menjadi bagian penting dari reformasi TKDN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa komitmen pemanfaatan produk dalam negeri di berbagai sektor dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan industri dalam negeri.

Manfaat Reformasi TKDN bagi Industri Dalam Negeri

• Percepatan penerbitan sertifikat TKDN
• Peningkatan transparansi dan efisiensi mekanisme verifikasi
• Adanya insentif bagi pelaku industri yang menggunakan produk dalam negeri
• Penguatan pengawasan untuk memastikan komitmen pemanfaatan produk dalam negeri

Dengan reformasi TKDN ini, pemerintah optimistis bahwa kemandirian industri nasional dapat dipercepat dan ekosistem manufaktur dalam negeri dapat diperkuat. Reformasi ini bukan hanya sekedar perubahan kebijakan, tetapi juga merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Reformasi TKDN ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memberdayakan industri dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan menciptakan lapangan kerja baru.