Disnaker Bali Bantah Mafia Pengawas Kasus PHK Karyawan Bandara
Kepala Disnaker Bali membantah tudingan adanya mafia pengawas dalam kasus PHK 6 karyawan Bandara Ngurah Rai dan meminta bukti jika ada pihak yang menuduh demikian.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, meminta masyarakat untuk membuktikan tuduhan adanya mafia pengawas dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap enam karyawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pernyataan ini disampaikan di Denpasar pada Jumat, 31 Januari 2025, menyusul aksi demonstrasi ratusan orang yang menuntut keadilan bagi keenam karyawan tersebut.
Konflik Karyawan dan Tuntutan Keadilan
Aksi demonstrasi tersebut menuntut keadilan atas PHK enam karyawan Angkasa Pura Supports yang dinilai tidak sah. PHK dilakukan setelah karyawan tersebut dikenai skors, berawal dari aksi mogok kerja yang dilakukan 500 karyawan menuntut keadilan dari pihak Angkasa Pura Supports. Disnaker Bali menegaskan bahwa proses PHK telah dilakukan sesuai prosedur dan selalu mengedepankan aspek prosedural. Jika ada tuduhan, maka pembuktiannya harus jelas.
Proses Hukum dan Investigasi
Setiawan menjelaskan, Disnaker Badung telah berupaya menjembatani konflik yang berawal dari tahun lalu ini. Namun, upaya mediasi tersebut belum memuaskan semua pihak, dan berujung pada penangguhan enam karyawan di akhir tahun 2024. Pihak Disnaker Bali telah menurunkan tim pengawas, memanggil semua pihak terkait, dan menghasilkan nota pemeriksaan bagi Angkasa Pura Supports. Nota tersebut menjadi bukti bahwa Disnaker bekerja secara objektif dan sesuai prosedur, meskipun belum ada kelanjutannya hingga saat ini.
Klarifikasi Disnaker Bali
Pada awal Januari 2025, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa mogok kerja karyawan dinyatakan tidak sah, sehingga berujung pada PHK enam karyawan tersebut. Setiawan menekankan bahwa Disnaker Bali telah berusaha bersikap objektif dengan mengikuti regulasi yang berlaku. Ia mengakui proses pemanggilan dan investigasi membutuhkan waktu karena Bandara Ngurah Rai merupakan objek vital nasional dan Bali sebagai etalase internasional. Meskipun begitu, tim pengawas telah melakukan analisa secara menyeluruh.
Integritas dan Sanksi
Setiawan meyakini tidak ada mafia pengawas di tubuh Disnaker Bali. Namun, ia memastikan akan memberikan teguran dan sanksi jika ditemukan oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menyatakan bahwa Disnaker Bali secara rutin melakukan koordinasi dengan para pengawas ketenagakerjaan, dan kinerja mereka sejauh ini dinilai sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulannya, Disnaker Bali tetap berkomitmen untuk menegakkan aturan dan prosedur yang berlaku dalam kasus PHK ini, serta akan menindak tegas jika ada oknum yang terbukti melanggar aturan.
