Disperindag Ternate Dukung Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Ternate berkomitmen mendukung perlindungan kekayaan intelektual, khususnya bagi UMKM di pusat perbelanjaan, guna mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan pemanfaatan Indikasi Geografis Tenun Terna

Kota Ternate, Maluku Utara, 20 Februari 2024 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Maluku Utara dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Fokus utama dukungan ini diarahkan pada UMKM yang beroperasi di pusat-pusat perbelanjaan Kota Ternate, khususnya terkait dengan peningkatan pemanfaatan Indikasi Geografis Tenun Ternate.

Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Ternate, Talha Hisen, menjelaskan komitmen tersebut dalam sebuah pernyataan di Ternate, Kamis lalu. "Peningkatan pelayanan dan perlindungan KI dilakukan melalui inventarisasi pusat perbelanjaan yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan pemanfaatan Indikasi Geografis Tenun Ternate," ujarnya. Disperindag siap membantu proses inventarisasi dengan menyediakan data UMKM di Kota Ternate, guna mengidentifikasi UMKM yang telah dan belum mendaftarkan merek dagangnya.

Dukungan ini merupakan respons positif terhadap koordinasi yang dilakukan oleh tim dari Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, yang dipimpin oleh Analis KI Ahli Madya, Mohammad Ikbal. Ikbal menyampaikan pesan dari Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, dan Kadiv Yankum, Chusni Thamrin, yang menekankan pentingnya sinergi dalam memajukan perlindungan KI di Ternate. Budi Argap Situngkir sebelumnya telah menyatakan bahwa Ternate memiliki potensi besar dalam hal peningkatan perlindungan KI, dan sinergi antar pihak menjadi kunci utama keberhasilannya.

Inventarisasi Pusat Perbelanjaan dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Tenun Ternate

Mohammad Ikbal menjelaskan beberapa program Kemenkumham tahun ini yang relevan, termasuk inventarisasi pusat perbelanjaan yang memiliki UMKM dan peningkatan pemanfaatan Indikasi Geografis Tenun Ternate. "Dukungan dari Disperindag diharapkan dapat mengakselerasi pelayanan dan perlindungan KI di Ternate, khususnya dalam inventarisir pusat perbelanjaan berbasis KI maupun upaya bersama menjadikan Tenun Ternate sebagai indikasi geografis," kata Ikbal. Kemenkumham Maluku Utara mendorong pengakuan Indikasi Geografis Tenun Ternate sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi daerah.

Perlindungan KI melalui Indikasi Geografis sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan nama atau indikasi geografis yang dapat merugikan pemilik atau penghasil produk. Hal ini ditegaskan oleh Mohammad Ikbal. Program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual juga menjadi fokus, dengan kriteria utama yaitu keberadaan UMKM dan jumlah UMKM yang telah mendaftarkan merek dagang. Salah satu pusat perbelanjaan yang telah diinventarisasi adalah pusat perbelanjaan kuliner Taranoate.

Hasbi Ibrahim, PPNS Kanwil Kemenkumham, menambahkan bahwa program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual akan mempertimbangkan jumlah UMKM yang terdaftar dan telah memiliki perlindungan KI. "Di tahun ini pusat perbelanjaan yang telah kami inventarisir jatuh pada pusat perbelanjaan kuliner Taranoate," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi KI dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM di Ternate.

Kerjasama antara Disperindag Ternate dan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM di Ternate. Dengan perlindungan KI yang lebih baik, UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan melindungi kekayaan intelektual Indonesia.

Dukungan Pemerintah Daerah untuk Perlindungan KI

Dukungan penuh dari Disperindag Ternate terhadap upaya perlindungan KI menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Dengan memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan, UMKM dapat lebih mudah untuk mendaftarkan merek dagang dan memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri para pelaku UMKM dan mendorong inovasi serta kreativitas dalam mengembangkan produk-produk unggulan daerah.

Pemanfaatan Indikasi Geografis Tenun Ternate juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk lokal. Dengan adanya perlindungan KI, Tenun Ternate akan terhindar dari pemalsuan dan penyalahgunaan nama, sehingga dapat lebih dikenal dan dihargai di pasar nasional maupun internasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pengrajin Tenun Ternate dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, kerjasama ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Dengan perlindungan KI yang terintegrasi dan komprehensif, UMKM di Ternate dapat berkembang pesat dan berkontribusi signifikan pada perekonomian daerah. Ke depan, diharapkan akan lebih banyak program dan kebijakan yang mendukung perlindungan KI bagi UMKM di seluruh Indonesia.