Kemenkum Sulbar dan Rumah BUMN: Sinergi Tingkatkan Kekayaan Intelektual UMKM
Kemenkumham Sulbar berkolaborasi dengan Rumah BUMN untuk mendorong pendaftaran kekayaan intelektual bagi UMKM di Sulawesi Barat, demi meningkatkan perekonomian daerah.

Mamuju, 14 Februari 2024 - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjalin sinergi strategis dengan Rumah-rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Peningkatan Pendaftaran KI di Sulbar
Kepala Kemenkumham Provinsi Sulbar, Sunu Tedy Maranto, menjelaskan bahwa kolaborasi ini diinisiasi di awal tahun 2024 untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulbar mendaftarkan KI produk mereka. Menurutnya, perlindungan KI sangat penting bagi keberlangsungan dan perkembangan usaha, terutama di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Rumah BUMN, yang telah hadir di Kabupaten Mamuju sejak tahun 2017, memainkan peran krusial dalam upaya ini. Rumah BUMN telah membina sebanyak 253 UMKM yang menghasilkan beragam produk, mulai dari makanan dan minuman hingga kerajinan tangan. Keberadaan Rumah BUMN diharapkan dapat mempermudah akses bagi UMKM untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam proses pendaftaran KI.
Peran Rumah BUMN dalam Mendukung UMKM
Sunu Tedy Maranto menekankan pentingnya peran Rumah BUMN sebagai jembatan antara Kemenkumham Sulbar dan para pelaku UMKM. Rumah BUMN tidak hanya menjadi wadah pembinaan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu UMKM dalam memahami pentingnya perlindungan KI dan proses pendaftarannya. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak UMKM yang terlindungi secara hukum dan dapat mengembangkan usahanya dengan lebih optimal.
Dengan adanya kemudahan akses dan pendampingan dari Rumah BUMN, diharapkan jumlah permohonan pendaftaran KI di Sulbar akan meningkat signifikan. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenkumham Sulbar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perlindungan KI.
Dampak Pendaftaran KI bagi Ekonomi Sulbar
Pendaftaran KI memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian Sulbar. Perlindungan KI atas produk UMKM akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar, baik regional maupun nasional. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku UMKM.
Selain itu, Kemenkumham Sulbar juga berkomitmen untuk memberikan sertifikasi KI agar industri dan kerajinan masyarakat, termasuk produk UMKM, dapat berkembang pesat. Dengan sertifikasi KI yang resmi, produk-produk tersebut akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan lebih mudah diakses oleh pasar yang lebih luas.
Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum KI
Kemenkumham Sulbar tidak hanya fokus pada pendaftaran KI, tetapi juga pada perlindungan dan penegakan hukum KI. Pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran KI yang terjadi di Sulbar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sunu Tedy Maranto juga menghimbau para pelaku UMKM di Sulbar untuk segera mendaftarkan produk usahanya. Dengan mendaftarkan KI, UMKM akan mendapatkan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual mereka. Langkah ini merupakan investasi penting untuk keberhasilan dan pertumbuhan usaha mereka di masa mendatang.
Kesimpulan
Sinergi antara Kemenkumham Sulbar dan Rumah BUMN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pendaftaran KI bagi UMKM di Sulawesi Barat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual. Dengan dukungan dan fasilitasi yang diberikan, diharapkan semakin banyak UMKM di Sulbar yang dapat memanfaatkan perlindungan KI untuk mengembangkan bisnisnya dan berkontribusi pada perekonomian daerah.