Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPR RI Desak Pemprov Sultra Evaluasi Kinerja BUMD
DPR RI Desak Pemprov Sultra Evaluasi Kinerja BUMD

Komisi II DPR RI mendesak Pemprov Sulawesi Tenggara mengevaluasi kinerja BUMD, karena hanya 50 persen yang dinilai sehat dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

DPR RI Awasi Kinerja BUMD Sulawesi Tenggara, Dorong Peningkatan PAD
DPR RI Awasi Kinerja BUMD Sulawesi Tenggara, Dorong Peningkatan PAD

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi kinerja BUMD dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan dukungan pada BUMD yang sehat dan memberikan pelayanan publik.

DPR RI Tinjau BUMD dan Sengketa Lahan di Kalbar: Dorong Kemandirian Daerah dan Keadilan Agraria
DPR RI Tinjau BUMD dan Sengketa Lahan di Kalbar: Dorong Kemandirian Daerah dan Keadilan Agraria

Komisi II DPR RI mengunjungi Kalimantan Barat untuk meninjau kinerja BUMD, mengevaluasi sengketa lahan, dan mendorong desentralisasi fiskal serta keadilan agraria.

DPR Desak Kemendagri Bentuk Ditjen Khusus Awasi BUMD, Evaluasi Formula DBH Diperlukan
DPR Desak Kemendagri Bentuk Ditjen Khusus Awasi BUMD, Evaluasi Formula DBH Diperlukan

Komisi II DPR mendesak Kemendagri membentuk Direktorat Jenderal khusus untuk mengawasi BUMD dan mengevaluasi formula DBH yang dinilai belum adil bagi daerah penghasil komoditas tertentu.

DPR RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah Lewat Optimalisasi BUMD dan BLUD
DPR RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah Lewat Optimalisasi BUMD dan BLUD

Komisi II DPR RI berkomitmen mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

DPR Awasi Dana Transfer Pusat ke Daerah, Rapat dengan 13 Gubernur Digelar
DPR Awasi Dana Transfer Pusat ke Daerah, Rapat dengan 13 Gubernur Digelar

Komisi II DPR RI rapat dengan 13 gubernur membahas pengawasan dana transfer pusat ke daerah, termasuk pengelolaan BUMD, BLUD, dan tenaga honorer.

Komisi II DPR Minta Kemendagri Awasi BUMD, Cegah Praktik Bagi-Bagi Jabatan untuk Timses
Komisi II DPR Minta Kemendagri Awasi BUMD, Cegah Praktik Bagi-Bagi Jabatan untuk Timses

Komisi II DPR meminta Kemendagri mengawasi BUMD agar tidak dijadikan tempat bagi-bagi jabatan untuk tim sukses Pilkada 2024 dan memastikan BUMD berjalan profesional demi kekuatan ekonomi daerah.

DPR Minta Kemendagri Perkuat Tata Kelola BUMD dan BLUD Pemda
DPR Minta Kemendagri Perkuat Tata Kelola BUMD dan BLUD Pemda

Komisi II DPR mendesak Kemendagri meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas BUMD dan BLUD Pemda untuk optimalkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

DPR Usul Instrumen Bersama Kemendagri Evaluasi Kinerja BUMD
DPR Usul Instrumen Bersama Kemendagri Evaluasi Kinerja BUMD

Komisi II DPR mengusulkan instrumen bersama Kemendagri untuk mengevaluasi kinerja BUMD di Indonesia, bahkan tak segan membubarkan BUMD yang dinilai kinerjanya buruk dan membebani APBD.