DPR Awasi Dana Transfer Pusat ke Daerah, Rapat dengan 13 Gubernur Digelar

Komisi II DPR RI rapat dengan 13 gubernur membahas pengawasan dana transfer pusat ke daerah, termasuk pengelolaan BUMD, BLUD, dan tenaga honorer.

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan 13 gubernur dan perwakilannya, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pada Rabu (30/4) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut difokuskan pada pengawasan dana transfer pusat ke daerah, yang merupakan bagian penting dari APBN. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya pengawasan ini mengingat lebih dari 70 persen daerah di Indonesia sangat bergantung pada APBN.

Rifqinizamy menjelaskan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana transfer pusat, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif, dan dana bagi hasil. Informasi yang diperoleh dari rapat ini akan digunakan untuk menyusun formula yang lebih baik dalam penentuan alokasi dana transfer di masa mendatang. Selain itu, rapat juga membahas berbagai isu penting terkait pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menyatakan bahwa Komisi II DPR RI juga ingin memastikan efektivitas penggunaan dana APBN di daerah. Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia menyoroti beberapa BUMD yang menerima penyertaan modal dari APBD setiap tahun, namun hanya untuk operasional dan tidak menghasilkan keuntungan.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tenaga Honorer

Salah satu fokus utama rapat adalah pengawasan pengelolaan kepegawaian dan reformasi birokrasi di daerah. Rifqinizamy menyinggung isu krusial mengenai tenaga honorer yang tengah diupayakan konversinya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini terkait dengan batasan persentase belanja pegawai yang tidak boleh lebih dari 30 persen sesuai undang-undang perimbangan keuangan.

Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI ingin mendengarkan langsung permasalahan ini dari para gubernur. Informasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam program legislasi, termasuk kemungkinan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 13 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Pegunungan. Rifqinizamy menjelaskan bahwa rapat ini merupakan rangkaian terakhir dari tiga hari pertemuan dengan gubernur di seluruh Indonesia.

Dana Transfer Pusat dan Ketergantungan Daerah

Lebih dari 70 persen daerah di Indonesia sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini membuat pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitasnya. Komisi II DPR RI berharap rapat ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk perbaikan di masa depan.

"Komisi II DPR RI pada periode ini concern untuk menjalankan fungsi pengawasan kami terhadap seluruh dana transfer pusat ke daerah," ujar Rifqinizamy Karsayuda. Ia menambahkan bahwa pengawasan ini juga bertujuan untuk memperbaiki formula dana transfer agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Rapat ini juga membahas isu-isu strategis lainnya, seperti optimalisasi peran BUMD dan BLUD dalam meningkatkan perekonomian daerah. Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan dana APBN di daerah dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Kesimpulan

Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan belasan gubernur ini menjadi langkah penting dalam pengawasan dana transfer pusat ke daerah. Pengawasan yang komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana APBN, serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Isu tenaga honorer dan reformasi birokrasi juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.