Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

DPR Libatkan Pakar Pertajam RUU Kepariwisataan
DPR Libatkan Pakar Pertajam RUU Kepariwisataan

Komisi VII DPR RI menggandeng pakar dan akademisi untuk penyempurnaan RUU Kepariwisataan guna mengakomodasi perkembangan terkini dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata.

Sumber Antara
Wamenpar Serap Aspirasi Bali untuk RUU Pariwisata Baru
Wamenpar Serap Aspirasi Bali untuk RUU Pariwisata Baru

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) mendengarkan aspirasi pelaku pariwisata Bali untuk penyempurnaan RUU Kepariwisataan, guna mengakomodasi perkembangan sektor pariwisata pasca-pandemi.

konten ai
RUU Kepariwisataan Capai Titik Terang: Ekosistem, Pendidikan, dan Diplomasi Budaya Jadi Fokus
RUU Kepariwisataan Capai Titik Terang: Ekosistem, Pendidikan, dan Diplomasi Budaya Jadi Fokus

Pembahasan RUU Kepariwisataan antara Komisi VII DPR RI dan pemerintah mencapai titik temu positif, fokus pada ekosistem, pendidikan, dan diplomasi budaya untuk kemajuan pariwisata Indonesia.

#planetantara
DPR Dorong Lembaga Pariwisata Mandiri: Wajah Baru Pariwisata Indonesia?
DPR Dorong Lembaga Pariwisata Mandiri: Wajah Baru Pariwisata Indonesia?

Komisi VII DPR RI mendorong pembentukan lembaga pariwisata mandiri dan RUU Kepariwisataan untuk ekosistem pariwisata berkelanjutan yang berakar pada budaya lokal dan berdaya saing global.

#planetantara
RUU Kepariwisataan: Adaptasi Global dan Keterlibatan Semua Pihak
RUU Kepariwisataan: Adaptasi Global dan Keterlibatan Semua Pihak

Anggota DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya revisi UU Pariwisata agar adaptif terhadap tantangan global, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, khususnya dalam pengembangan event internasional.

konten ai
Kemenpar Dorong Penguatan Materi RUU Kepariwisataan: Fokus Ekosistem Pariwisata
Kemenpar Dorong Penguatan Materi RUU Kepariwisataan: Fokus Ekosistem Pariwisata

Kemenpar menekankan pentingnya penguatan materi dalam revisi UU Kepariwisataan, fokus pada ekosistem pariwisata yang meliputi industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan, guna meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia.

konten ai
Revisi UU Pariwisata: Kunci Kebangkitan Ekonomi Daerah?
Revisi UU Pariwisata: Kunci Kebangkitan Ekonomi Daerah?

Revisi UU Kepariwisataan tengah dibahas DPR, diharapkan mampu menjawab tantangan struktural dan menjadi kunci kebangkitan ekonomi daerah melalui pengembangan potensi wisata lokal.

#planetantara
Rahayu Saraswati Dorong Pariwisata Jadi Soft Power Indonesia Lewat RUU Kepariwisataan
Rahayu Saraswati Dorong Pariwisata Jadi Soft Power Indonesia Lewat RUU Kepariwisataan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, mendorong pengembangan sektor pariwisata Indonesia sebagai soft power melalui revisi UU Kepariwisataan, agar Indonesia dikenal lebih dari sekadar Bali.

#planetantara
DPR Bahas RUU Kepariwisataan: Mencari Keseimbangan Antara Swasta dan Pemerintah
DPR Bahas RUU Kepariwisataan: Mencari Keseimbangan Antara Swasta dan Pemerintah

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menparekraf untuk membahas RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mencari keseimbangan antara peran swasta dan pemerintah dalam pengembangan sektor ini.

konten ai
WNA Bakal Kena Pajak Wisata? DPR Dorong RUU Kepariwisataan untuk Tingkatkan Pendapatan Negara
WNA Bakal Kena Pajak Wisata? DPR Dorong RUU Kepariwisataan untuk Tingkatkan Pendapatan Negara

RUU Kepariwisataan digagas untuk mengenakan pajak wisata kepada WNA, meningkatkan pendapatan negara, dan mengembangkan desa wisata di Indonesia.

#planetantara
DPRD Gorontalo Utara Usul Raperda Penataan Wilayah Pesisir untuk Pariwisata
DPRD Gorontalo Utara Usul Raperda Penataan Wilayah Pesisir untuk Pariwisata

DPRD Gorontalo Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan wilayah pesisir untuk mendukung pengembangan pariwisata, termasuk pengaturan pengelolaan objek wisata dan pencegahan pembangunan di kawasan pantai.

konten ai