DPR Dukung Penuh Aksesi Indonesia ke OECD, Jalin Kerja Sama dengan Parlemen Eropa
BKSAP DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap aksesi Indonesia ke OECD dan menjalin kerja sama dengan parlemen Eropa untuk memperlancar proses tersebut.
BKSAP DPR RI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Indonesia untuk bergabung ke dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam pertemuan dengan Ketua Komite Urusan Luar Negeri (AFET) Parlemen Eropa, David Mc Allister, di Strasbourg, Perancis pada Kamis, 20 Februari 2024. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota BKSAP DPR RI dan Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa.
Pernyataan dukungan ini menekankan peran penting DPR RI dalam proses aksesi, khususnya dalam penyusunan peraturan dan kerangka legislatif yang sesuai dengan standar dan rekomendasi OECD. Mardani Ali Sera menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung penuh pelaksanaan Peta Jalan Aksesi Indonesia yang telah disepakati. Ia berharap kerja sama dengan parlemen Eropa dapat membantu mempercepat dan memperlancar proses aksesi ini.
Sebagai mitra konstruktif pemerintah, DPR RI menyadari pentingnya keterlibatan sejak tahap awal proses aksesi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa legislasi yang dihasilkan selaras dengan tujuan dan standar OECD, serta mempertimbangkan kapasitas nasional Indonesia. Dengan demikian, proses integrasi ke dalam OECD dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.
Dukungan DPR RI dan Kerja Sama dengan Parlemen Eropa
Dalam pertemuan tersebut, BKSAP DPR RI dan AFET Parlemen Eropa bertukar pikiran dan pengalaman terkait proses aksesi ke OECD. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk mempelajari praktik dan pengalaman terbaik dari negara-negara lain yang telah bergabung dengan OECD. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang selama proses aksesi.
Ketua BKSAP DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi antar parlemen dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi dan pengalaman, tetapi juga mencakup koordinasi dalam penyusunan legislasi dan kebijakan yang relevan. Dengan dukungan dari parlemen Eropa, diharapkan proses aksesi Indonesia dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga dan Bramantyo Suwondo, serta anggota BKSAP, Jazuli Juwaini, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen DPR RI yang kuat terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa, Andri Hadi, yang berperan sebagai penghubung antara DPR RI dan pihak-pihak terkait di Eropa.
Indonesia sebagai Pelopor di Asia Tenggara
Indonesia telah menciptakan sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang berstatus sebagai negara aksesi OECD. Hal ini merupakan pencapaian signifikan yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap reformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Peta Jalan Aksesi Indonesia secara resmi telah diserahterimakan dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024.
Proses aksesi ke OECD menuntut Indonesia untuk memenuhi berbagai standar dan kriteria yang ketat. Hal ini mencakup reformasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pemerintahan, dan lingkungan. Dengan dukungan penuh dari DPR RI dan kerja sama internasional, Indonesia optimis dapat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan berhasil bergabung dengan OECD.
Selain upaya aksesi ke OECD, Indonesia juga aktif terlibat dalam kerja sama ekonomi internasional lainnya. Indonesia saat ini juga bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Keikutsertaan dalam berbagai forum ekonomi internasional ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan peran Indonesia di kancah global.
Proses aksesi ke OECD merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investasi asing, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan dukungan penuh dari DPR RI dan kerja sama dengan parlemen Eropa, Indonesia optimis dapat menyelesaikan proses aksesi ini dengan sukses dan meraih manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional.
