Indonesia Perangi Suap, Dukung Aksesi OECD
Indonesia berkomitmen memberantas suap untuk mendukung aksesi ke OECD, termasuk penyelarasan regulasi dan kerja sama internasional guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik penyuapan untuk memperlancar proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya keanggotaan Indonesia di OECD untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kehidupan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta.
Langkah Menuju OECD
Proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini tengah fokus pada penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum. Dokumen ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia dengan 239 instrumen hukum OECD. Proses ini melibatkan berbagai bidang, termasuk bidang anti-korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemerintah Indonesia memanfaatkan strategi inovatif, termasuk penerapan Omnibus Law, untuk mempercepat penyelarasan regulasi. Target penyelesaian initial memorandum ditargetkan pada triwulan pertama 2025, untuk kemudian dibawa ke pertemuan Dewan Menteri OECD pada Juni 2025.
Dukungan Internasional dan Visi Indonesia Emas
Menko Airlangga mengapresiasi dukungan negara-negara OECD, khususnya dalam konteks keikutsertaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF). Ia juga menekankan visi Indonesia Emas, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar sepuluh dunia. Berdasarkan data IMF, Indonesia telah berada di peringkat ke-8 berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), dengan ekonomi mencapai 4,8 triliun dolar AS. Meskipun peringkat berdasarkan GDP masih di angka 16, Indonesia menargetkan peningkatan GDP per kapita di atas 12.000 dolar AS pada 2030.
Peran KPK dan Dukungan Jepang
Lokakarya tersebut juga menjadi ajang apresiasi terhadap peran KPK dan dukungan Kedutaan Jepang dalam memerangi korupsi, khususnya penyuapan asing. Menko Airlangga berharap lokakarya ini dapat memperkuat komitmen membangun Indonesia yang lebih bersih dan transparan. Ia juga menunjuk KPK dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan transparansi dan ekonomi yang adil. Kerja sama Indonesia-Jepang selama lebih dari 10 tahun dalam mempromosikan OECD di ASEAN juga menjadi faktor penting dalam upaya aksesi ini. Dukungan Jepang dinilai krusial, mengingat tantangan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, pemerintah berharap iklim investasi akan meningkat, baik domestik maupun internasional. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden, yakni mencapai 8 persen. Dalam konteks ketidakpastian global, kerja sama regional di Asia Pasifik, termasuk ASEAN dan Jepang, menjadi sangat penting. Keanggotaan di OECD diharapkan dapat memperluas jaringan kerja sama dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
"Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat," ujar Menko Airlangga Hartarto.