DPR Kawal Hak Pekerja Sritex yang Di-PHK: Pastikan Pesangon dan THR Terpenuhi
Komisi IX DPR RI berkomitmen mengawal hak-hak pekerja PT Sritex yang di-PHK pasca-kepailitan, memastikan pesangon, THR, dan hak-hak lainnya terpenuhi sesuai regulasi.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Komisi IX DPR RI memastikan pengawalan hak-hak ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah perusahaan dinyatakan pailit. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyatakan keprihatinan atas nasib para pekerja dan keluarga mereka. Kejadian ini terjadi di Jakarta, diumumkan pada Senin, 3 Juli 2024, karena kepailitan Sritex berdampak luas pada perekonomian nasional dan kesejahteraan ribuan pekerja. Komisi IX DPR RI turun tangan karena memiliki kewenangan dalam hal ketenagakerjaan dan berkomitmen memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah terkait.
Kepailitan Sritex bukan hanya masalah bisnis semata, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan ribuan keluarga pekerja. Sritex selama ini dikenal sebagai industri padat karya yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun ekspor produk. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI merasa perlu untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak diabaikan.
Langkah Komisi IX DPR RI ini penting untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi para pekerja yang telah kehilangan mata pencaharian. Pengawalan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kepastian hukum di tengah situasi ekonomi yang menantang. Komisi IX DPR RI berencana untuk mengundang serikat pekerja Sritex dan melakukan kunjungan langsung ke pabrik di Sukoharjo untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Mengawal Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Sritex
Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemenuhan hak-hak pekerja Sritex yang di-PHK. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Kedua regulasi ini secara jelas mengatur hak-hak pekerja yang di-PHK, termasuk besaran pesangon dan kompensasi lainnya.
Edy Wuryanto menekankan pentingnya memastikan pekerja menerima kompensasi yang layak, termasuk uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lainnya. Ia juga mengingatkan bahwa PHK yang terjadi dalam 30 hari sebelum Idul Fitri, membuat pekerja berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai Pasal 7 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Komisi IX DPR RI akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan sesuai regulasi.
Selain itu, Komisi IX DPR RI juga berencana untuk mengundang serikat pekerja Sritex untuk berdialog langsung dan mendengarkan aspirasi mereka. Langkah ini menunjukkan keseriusan DPR dalam memastikan suara pekerja didengar dan hak-hak mereka terpenuhi. Rencana kunjungan langsung ke pabrik di Sukoharjo juga akan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi para pekerja dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.
Peran Pemerintah dalam Mitigasi PHK Sritex
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, telah menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak PHK di PT Sritex. Sejak perusahaan dinyatakan pailit pada Oktober 2024, Kemnaker telah melakukan komunikasi intensif dengan manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja, dan dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Komunikasi intensif ini bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi dan meminimalisir dampak negatif PHK terhadap kehidupan para pekerja dan keluarga mereka. Kemnaker berperan penting dalam mengawasi proses pemenuhan hak-hak pekerja dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Kerja sama antara DPR dan Kemnaker diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi para pekerja Sritex.
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja yang terdampak PHK. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik sekaligus melindungi hak-hak pekerja. Dengan adanya pengawasan ketat dari DPR dan Kemnaker, diharapkan hak-hak pekerja Sritex dapat terpenuhi secara adil dan transparan.
Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memantau dan memastikan proses pemenuhan hak-hak pekerja Sritex berjalan sesuai aturan dan tidak ada pekerja yang dirugikan. Prioritas utama adalah memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya, termasuk pesangon, THR, dan kompensasi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesimpulan
Pengawalan Komisi IX DPR RI terhadap hak-hak pekerja Sritex yang di-PHK merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kepastian hukum. Kerja sama antara DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan serikat pekerja diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak. Komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja ini menjadi bukti nyata dalam melindungi kesejahteraan masyarakat.
