DPR Minta BGN Lacak Kasus Keracunan MBG: Hanya 17 Persen yang Memenuhi Standar
Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) menyelidiki laporan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatkan standar keamanan pangan, menyusul temuan bahwa hanya 17 persen MBG yang memenuhi standar.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyelidiki laporan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).
Netty mengungkapkan keprihatinannya atas temuan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang menunjukkan bahwa hanya 17 persen dari program MBG yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. "Lakukan tracing (pelacakan) mulai dari seperti apa bahan lokalnya, bagaimana penerimaan, penyiapan, pengelolaan, sampai distribusinya," tegas Netty.
Selain itu, Netty juga menyoroti temuan CISDI lainnya yang menunjukkan bahwa 45 persen menu MBG terdiri dari makanan ultra-proses. Hal ini bertentangan dengan tujuan program yang ingin memberdayakan petani lokal dan mempromosikan pangan lokal. Netty juga menyinggung kapasitas layanan SPPG yang dinilai kurang memadai jika harus melayani 3.000-3.500 orang, berbeda dengan praktik di negara lain seperti Jepang dan Brasil yang memiliki standar lebih ketat dan memperhatikan jenis makanan yang diberikan.
Langkah-Langkah Penting untuk Meningkatkan Keamanan Pangan MBG
Menanggapi temuan tersebut, Komisi IX DPR RI memberikan beberapa rekomendasi penting kepada BGN. Komisi IX meminta BGN untuk mengoptimalkan koordinasi dan melibatkan aktif kementerian/lembaga terkait guna memastikan respons cepat dalam menangani kasus keracunan dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Kerjasama yang erat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI juga sangat penting untuk memastikan semua mitra dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.
Lebih lanjut, Komisi IX juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses MBG, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali dan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
Dalam RDP tersebut, Netty juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari praktik baik di negara lain, seperti Jepang dan Brasil, yang memiliki standar keamanan pangan yang lebih tinggi dalam program makan bergizi gratis bagi siswa. "Praktik baik ini perlu dijadikan catatan bagi BGN agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap Program MBG," ujarnya.
Tanggapan BGN Terkait Kasus Keracunan MBG
Menanggapi desakan Komisi IX DPR RI, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya tengah memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang. Beberapa langkah yang akan diambil meliputi:
- Pengetatan protokol keamanan saat proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah.
- Pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.
- Peningkatan mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
- Penetapan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.
- Kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG, sehingga dapat mencegah kejadian keracunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan aman, serta mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Kejadian keracunan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem agar program MBG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi penerus bangsa.
