DPR RI Desak Normalisasi Alur Pelabuhan Belawan: Mengapa Penting untuk Ekonomi Nasional?
Anggota DPR RI mendesak normalisasi alur Pelabuhan Belawan yang mengalami pendangkalan. Langkah ini krusial untuk meningkatkan daya saing dan volume bongkar muat pelabuhan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, baru-baru ini mendesak pemangku kepentingan untuk segera melakukan normalisasi alur Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara. Desakan ini muncul mengingat kondisi pendangkalan alur yang signifikan, menghambat akses kapal-kapal besar. Situasi ini dinilai berdampak langsung pada potensi Pelabuhan Belawan sebagai pintu gerbang logistik internasional.
Menurut Bambang, fasilitas alur yang baik sangat krusial bagi Pelabuhan Belawan agar dapat menarik pelayaran internasional. Saat ini, hanya kapal berukuran sedang dan kecil yang dapat masuk, padahal 70 persen kapal dunia melintasi Selat Malaka. Kondisi ini menyebabkan volume bongkar muat Pelabuhan Belawan jauh tertinggal dibandingkan pelabuhan di negara tetangga.
Normalisasi alur diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan serta menekan biaya logistik, khususnya di Sumatera Utara. Pelabuhan Belawan memiliki potensi besar sebagai hub internasional di wilayah barat Indonesia. Peningkatan kedalaman alur akan memungkinkan kapal-kapal besar bersandar, mengoptimalkan kapasitas yang ada.
Kondisi Mendesak dan Potensi Terabaikan
Kondisi alur Pelabuhan Belawan saat ini memiliki kedalaman sekitar 7,9 hingga 8 meter LWS, dengan harapan dapat mencapai 11 hingga 12 meter LWS setelah normalisasi. Pendangkalan ini terjadi cukup signifikan, rata-rata 70-80 sentimeter per tahun akibat sedimentasi tanah. Situasi ini secara langsung membatasi jenis dan ukuran kapal yang dapat bersandar di pelabuhan.
Anggota DPR Bambang Haryo menyoroti rendahnya volume bongkar muat di Pelabuhan Belawan yang hanya mencapai 1,5 juta TEUs sepanjang tahun 2024. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan pelabuhan di Malaysia, Singapura, atau Thailand yang rata-rata mencapai 10 hingga 30 juta TEUs. Padahal, Pelabuhan Belawan berada di jalur strategis, dekat dengan Selat Malaka yang dilalui 70 persen kapal dunia.
Meskipun alur mengalami kendala, Bambang melihat kapasitas crane dan tempat penumpukan kontainer di Pelabuhan Belawan cukup memadai. Fasilitas penampungan kontainer mampu menampung hingga 4 juta TEUs, namun saat ini baru terisi sekitar 1,5 juta TEUs. Optimalisasi fasilitas ini sangat bergantung pada kemampuan pelabuhan menerima kapal-kapal berukuran besar.
Tantangan Administratif dan Harapan ke Depan
Pelaksana Harian Executive General Manager Pelindo 1 Belawan, Mahadi Widigdo, menjelaskan bahwa proses pengerukan alur masih memerlukan kelengkapan dokumen. Salah satu tahapan administratif krusial adalah persetujuan dari asosiasi Indonesia National Shipowners Association (INSA) Medan. Persetujuan ini terkait dengan pemberlakuan tarif kepada kapal logistik untuk membiayai pengerukan tersebut.
Mahadi menambahkan bahwa jika INSA menyetujui tarif tersebut, dokumen akan segera dikirim sebagai dasar untuk mengeluarkan penugasan pengerukan. Normalisasi alur sepanjang 26 kilometer dengan lebar 100-150 meter hingga laut lepas sangat diharapkan. Kedalaman alur yang ideal akan membuka peluang bagi Pelabuhan Belawan untuk menjadi pelabuhan hub internasional.
Dengan kedatangan Anggota DPR Bambang Haryo, pihak Pelindo 1 Belawan berharap isu normalisasi ini dapat disuarakan lebih lanjut di tingkat pusat. Peningkatan fasilitas dan kedalaman alur akan membuat Pelabuhan Belawan terkoneksi lebih baik antar daerah. Hal ini pada akhirnya akan menjadikan ongkos logistik lebih murah, menarik minat perusahaan, khususnya di Sumatera Utara.
