DPR Setujui Hibah Dua Kapal Patroli dari Jepang untuk TNI AL
Rapat Paripurna DPR menyetujui penerimaan hibah dua kapal patroli dari Jepang untuk memperkuat keamanan perairan Indonesia, khususnya di sekitar Ibu Kota Nusantara.
Jakarta, 18 Februari 2025 - Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13, Selasa lalu, persetujuan diberikan terhadap laporan Komisi I DPR mengenai penerimaan hibah dua kapal patroli dari Jepang. Hibah ini ditujukan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.
Proses Persetujuan Hibah Kapal Patroli
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memimpin rapat paripurna tersebut. Setelah pertanyaan mengenai persetujuan laporan Komisi I diajukan, tanggapan setuju pun disampaikan oleh peserta rapat. Langkah ini sejalan dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur persetujuan penerimaan hibah atau pinjaman dari luar negeri. Proses ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menjelaskan bahwa rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI telah dilakukan pada 4 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, dibahas secara detail mengenai hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari Jepang, termasuk dua kapal patroli tersebut. Setelah mendengarkan pemaparan dari Menhan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah berdasarkan Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/ 2573/ M/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024. Komisi I kemudian mengajukan persetujuan tersebut ke rapat paripurna DPR RI.
Spesifikasi dan Penempatan Kapal Patroli
Kedua kapal patroli canggih ini masing-masing dilengkapi dengan dua mesin diesel laut berkecepatan tinggi dan sistem pendingin air. Dilengkapi pula dengan berbagai peralatan navigasi modern, seperti radar, sistem navigasi satelit, GPS plotter, dan kompas. Hal ini menunjukkan komitmen Jepang dalam mendukung peningkatan kemampuan pertahanan maritim Indonesia. Kapal-kapal ini memiliki ukuran yang relatif kecil, dengan panjang sekitar 18 meter. Ukurannya yang kompak memungkinkan kapal untuk beroperasi di perairan yang lebih sempit, termasuk sungai-sungai.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam keterangannya seusai rapat dengan Komisi I DPR RI, menyampaikan rencana penempatan kapal patroli di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Ukurannya yang kecil dan kemampuan manuver yang baik membuat kapal ini sangat cocok untuk patroli di perairan sekitar IKN, termasuk sungai-sungai di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hibah ini akan secara langsung berkontribusi pada keamanan dan stabilitas IKN.
Kesimpulan
Penerimaan hibah dua kapal patroli dari Jepang merupakan langkah strategis dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia. Persetujuan DPR RI atas hibah ini menandakan komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan negara. Proses yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan ini juga patut diapresiasi. Dengan penempatan kapal di sekitar IKN, keamanan Ibu Kota Nusantara pun akan semakin terjaga.
Kehadiran kapal patroli ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan TNI AL dalam mengawasi dan mengamankan wilayah perairan Indonesia, khususnya di sekitar IKN. Teknologi modern yang terpasang pada kapal-kapal ini akan sangat membantu dalam menjalankan tugas patroli dan penegakan hukum di laut. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan ini diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang.
