DPRD Bogor Dukung Tim Saber Pungli Usut Tuntutan THR Kades ke Swasta
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mendukung penuh Tim Saber Pungli untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar berupa THR yang dilakukan empat kepala desa di Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor, 13 April 2024 - Dugaan pungutan liar (pungli) berupa tuntutan tunjangan hari raya (THR) oleh empat kepala desa (kades) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah menarik perhatian berbagai pihak. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungan penuh terhadap Tim Saber Pungli untuk mengungkap fakta di balik kasus ini. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Kasus ini melibatkan empat kades dari Desa Jabon Mekar, Sukajaya, Klapanunggal, dan Cicadas, yang diduga meminta THR kepada perusahaan swasta di wilayahnya.
Sastra Winara menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa dukungan DPRD Kabupaten Bogor terhadap Tim Saber Pungli merupakan bentuk komitmen untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik-praktik koruptif. "Kemarin sudah disampaikan oleh pak bupati bahwa akan dicek lagi, akan dikroscek kebenarannya seperti apa, tentu kita mendukung pak bupati bagaimana, jangan sampai nanti ada dari kita yang dianggap kurang baik," ujar Sastra di Cibinong, Minggu. Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPRD untuk mendukung upaya pemberantasan pungli dan penegakan hukum di Kabupaten Bogor.
Lebih lanjut, Sastra menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Bogor siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. "Kami, DPRD Kabupaten Bogor, mendukung pemerintah daerah untuk supaya jelas, terang, seperti apa kronologinya dan tidak ada yang dirugikan," tegas Sastra. Hal ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan desa.
Bupati Bogor Kerahkan Tim Saber Pungli
Sebelumnya, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, telah memerintahkan Tim Saber Pungli untuk segera menyelidiki dugaan permintaan THR oleh empat kades tersebut. Langkah cepat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberantas pungli dan menjaga kepercayaan publik. Keempat kades yang diduga terlibat berasal dari Desa Jabon Mekar (Kecamatan Parung), Desa Sukajaya (Kecamatan Tamansari), Desa Klapanunggal (Kecamatan Klapanunggal), dan Desa Cicadas (Kecamatan Gunungputri).
Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa jika terbukti bersalah dan perbuatan para kades tersebut termasuk tindak pidana, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan ragu menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian (Polres Bogor) dan kejaksaan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor) untuk diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak melindungi oknum yang terlibat dalam tindakan melawan hukum.
Lebih lanjut, Bupati Rudy Susmanto juga menekankan komitmennya dalam memberantas segala bentuk premanisme. "Segala hal yang berbau premanisme kita pun menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kita pun sudah menetapkan Peraturan Bupati terkait Satgas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Bogor, maka segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor, kita akan berantas bersama-sama dengan forkopimda," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Dukungan Penuh untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Dukungan dari DPRD Kabupaten Bogor dan langkah tegas Bupati Bogor dalam menangani kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pungli dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan di Kabupaten Bogor. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemerintahan di tingkat desa.
Kejadian ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada para kepala desa agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Pentingnya integritas dan etika dalam pemerintahan harus selalu ditekankan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pungli di masa mendatang. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bogor.
Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor, menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas pungli dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
