DPRD Jateng Dorong Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di Wonosobo

Tingginya angka kemiskinan di Wonosobo (15,28 persen) mendorong DPRD Jateng dan Pemkab Wonosobo untuk berkolaborasi dalam optimalisasi program pengentasan kemiskinan, memanfaatkan potensi pertanian dan pariwisata daerah.

Wonosobo, Jawa Tengah - Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya optimalisasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 15,28 persen dari total penduduk, menjadi perhatian serius. Berbagai upaya kolaboratif antara Pemprov Jateng dan Pemkab Wonosobo dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini disampaikan Sumanto saat kunjungan kerja di Wonosobo pada Senin lalu.

Sumanto menekankan pentingnya pengalokasian APBD provinsi dan kabupaten untuk program-program pengentasan kemiskinan. "APBD provinsi dan kabupaten harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Itu yang menjadi harapan kita agar minimal standar kehidupan masyarakat terpenuhi. Ya minimal pendapatannya kira-kira Rp2,3 juta per bulan," tegasnya. Ia juga melihat potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata Wonosobo yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pertanian Wonosobo yang subur dan kondisi geografisnya yang berupa dataran tinggi dinilai sebagai aset berharga. Begitu pula dengan sektor pariwisata yang telah dikenal luas. Optimalisasi kedua sektor ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Sumanto menambahkan, jika ada faktor lain yang menyebabkan kemiskinan, perlu dikaji bersama-sama untuk menemukan solusi yang tepat.

Potensi Wonosobo dan Tantangan Pengentasan Kemiskinan

Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menambahkan bahwa Kabupaten Wonosobo menempati peringkat ke-3 daerah termiskin di Jawa Tengah setelah Brebes dan Kebumen. Hal ini semakin mempertegas urgensi penanganan masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Komisi E berharap agar permasalahan ini dapat segera diatasi dan pendapatan masyarakat dapat terus meningkat secara signifikan.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Wonosobo dalam pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2015 ketika ia menjabat, angka kemiskinan telah mengalami penurunan dari 21 persen menjadi 15,28 persen saat ini. Penurunan tersebut merupakan hasil kerja keras dari berbagai program yang menyasar hingga tingkat RT.

Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Afif menyebutkan beberapa faktor penghambat, antara lain ego sektoral yang masih menonjol, keterbukaan data kemiskinan yang belum optimal, serta masih banyaknya warga yang belum memiliki akses listrik, jamban sehat, dan rumah layak huni. "Kami coba inventarisasi penyebabnya. Yaitu ego sektoral masih menonjol, data kemiskinan juga belum terbuka transparan. Masih banyak warga belum dapat listrik, tidak punya jamban sehat, dan rumahnya tidak layak huni," jelasnya.

Pemkab Wonosobo telah mengidentifikasi beberapa kebutuhan mendesak warga miskin, seperti bantuan rehab rumah tidak layak huni, pengadaan dan peningkatan kualitas jamban, serta akses listrik. Selain itu, masih banyak anak putus sekolah yang kemudian memilih menikah dini, terutama di wilayah yang minim akses pendidikan negeri.

Peran Pendidikan dan Infrastruktur dalam Pengentasan Kemiskinan

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kurangnya akses pendidikan, terutama di tingkat SMA Negeri. "Saat ini masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri. Kami akan upayakan membangun sekolah untuk menampung banyaknya lulusan SMP," ujar Bupati Afif. Pembangunan infrastruktur pendidikan diharapkan dapat menekan angka putus sekolah dan pernikahan dini, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Upaya kolaboratif antara DPRD Jateng, Pemprov Jateng, dan Pemkab Wonosobo sangat krusial dalam mengatasi masalah kemiskinan di Wonosobo. Dengan mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan akses pendidikan dan infrastruktur, serta mengatasi hambatan birokrasi, diharapkan angka kemiskinan di Wonosobo dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Program-program yang terarah dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini.

Ke depan, transparansi data kemiskinan dan sinergi antar sektor menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, bantuan dapat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonosobo.