DPRD Jatim Desak Pemprov Segera Selesaikan Sengketa Lahan Sekolah
DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim untuk segera menyelesaikan sengketa lahan sekolah SMA/SMK negeri, khususnya dengan mengalokasikan anggaran pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025.
Persoalan Sengketa Lahan Sekolah di Jawa Timur
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang melibatkan SMA dan SMK negeri di berbagai wilayah. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara di Surabaya pada Selasa, 28 Januari 2024. Menurutnya, masalah ini krusial dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Anggaran Penyelesaian Sengketa
DPRD Jatim telah mengajukan usulan alokasi anggaran untuk menyelesaikan sengketa lahan ini dalam APBD 2025. Sayangnya, usulan tersebut tidak masuk dalam APBD murni. Oleh karena itu, Sri Untari mendorong agar anggaran tersebut dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025. Menurutnya, penundaan penyelesaian masalah ini dapat berdampak buruk pada kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut.
Jumlah Sekolah Terdampak
Skala permasalahan ini cukup besar. Sekitar 10 persen dari ribuan SMA dan SMK negeri di Jawa Timur mengalami permasalahan kepemilikan lahan. Wilayah yang terdampak cukup tersebar, antara lain Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, Probolinggo (wilayah Tapal Kuda), dan Malang. Kondisi ini tentu membutuhkan solusi cepat dan terukur dari pemerintah.
Dampak Sengketa Lahan
Sengketa lahan ini berdampak pada berbagai aspek operasional sekolah. Ketidakpastian status lahan dapat menghambat pengembangan sarana dan prasarana sekolah, bahkan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lahan menjadi prioritas utama untuk memastikan kelancaran pendidikan di Jawa Timur.
Solusi yang Diajukan
Salah satu solusi yang diusulkan adalah memanfaatkan lahan atau aset milik Pemprov Jatim yang belum terpakai. Tentu saja, hal ini memerlukan kajian mendalam dan perencanaan yang matang. Sebagai contoh kasus, SMAN 8 Kota Malang tengah bersengketa dengan Universitas Negeri Malang (UM) terkait lahan yang telah digunakan selama 46 tahun. Pihak UM berencana tidak memperpanjang perjanjian pinjam pakai lahan tersebut.
Dukungan dari Wakil Ketua Komisi E
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, juga menyampaikan hal senada. Ia menerima laporan dari Kabupaten Pacitan tentang sekolah yang berdiri di lahan milik pemerintah desa, serta laporan dari Madura tentang SMA/SMK yang berada di lahan pribadi. Sekolah-sekolah tanpa sertifikat lahan akan kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan infrastruktur. Oleh karena itu, DPRD Jatim berupaya mempercepat proses sertifikasi lahan SMA/SMK di Jawa Timur.
Kesimpulan
Persoalan sengketa lahan SMA/SMK di Jawa Timur memerlukan penanganan segera dan serius dari Pemprov Jatim. Alokasi anggaran dalam PAK APBD 2025 diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah ini dan memastikan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang terdampak. Kerjasama antara Pemprov Jatim, DPRD Jatim, dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk mencapai solusi yang optimal.