DPRD Karawang Desak Bulog Serap Gabah Petani Langsung, Target 75 Ribu Ton Terancam!
Komisi II DPRD Karawang mendesak Bulog untuk menyerap gabah langsung dari petani seharga Rp6.500 per kg sesuai HPP, dengan target serapan 75 ribu ton di Karawang dan Bekasi, namun realisasi masih minim.

Karawang, 25 Februari 2025 - Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendesak Perum Bulog untuk langsung menyerap gabah dari petani. Desakan ini mencuat karena hingga saat ini realisasi penyerapan gabah masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, mengungkapkan keprihatinannya terkait hal ini. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Bulog, dengan harapan agar harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram dapat dipenuhi.
Desakan ini muncul karena HPP gabah kering panen (GKP) terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, HPP GKP hanya Rp4.200 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp5.000 pada 2023, Rp6.000 pada 2024, dan kini mencapai Rp6.500 per kilogram di tahun 2025. Fluktuasi harga ini menimbulkan ketidakpastian bagi petani, sehingga perlu adanya kepastian penyerapan gabah oleh Bulog.
Target penyerapan gabah Bulog Karawang di wilayah Karawang dan Bekasi pada tahun ini terbilang besar, yaitu 75 ribu ton. Mumun Maemunah menekankan pentingnya peran Bulog dalam menstabilkan harga gabah dan menjamin kesejahteraan petani. Ia khawatir, jika target tersebut tidak tercapai, maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian petani di Karawang.
Bulog Didesak Optimalkan Penyerapan Gabah
Menurut Mumun Maemunah, Bulog Karawang harus mengoptimalkan proses penyerapan gabah langsung dari petani. "Bulog Karawang harus siap membeli gabah kering panen seharga Rp6.500 per kilogram dalam kondisi apapun," tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa target 75 ribu ton tersebut lebih besar untuk Karawang mengingat luas lahan pertanian di daerah ini.
Untuk mencapai target tersebut, Mumun menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada petani. Sosialisasi ini bertujuan agar petani memahami mekanisme pembelian padi oleh Bulog, sehingga proses penyerapan dapat berjalan lancar dan efektif. Minimnya sosialisasi menjadi salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi penyerapan gabah hingga saat ini.
Berdasarkan kunjungan kerja Komisi II DPRD Karawang ke Bulog Karawang, terungkap bahwa hingga saat ini baru sekitar 2.000 ton padi yang berhasil diserap. Angka ini jauh dari target 75 ribu ton yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut.
Dinas Pertanian Karawang juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada petani. Kerja sama yang baik antara Bulog, DPRD, dan Dinas Pertanian sangat penting untuk memastikan keberhasilan program penyerapan gabah ini.
Peran Dinas Pertanian dan Sosialisasi yang Efektif
Mumun Maemunah juga menekankan pentingnya peran aktif Dinas Pertanian Karawang dalam mensosialisasikan program penyerapan gabah Bulog kepada para petani. Informasi yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan oleh petani agar mereka dapat memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku.
Dengan adanya sosialisasi yang efektif, diharapkan para petani dapat lebih mudah menjual hasil panennya kepada Bulog dengan harga yang sesuai dengan HPP. Hal ini akan membantu menjamin kesejahteraan petani dan stabilitas harga gabah di pasaran.
Keberhasilan program penyerapan gabah ini tidak hanya bergantung pada Bulog, tetapi juga pada koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian, target penyerapan gabah sebanyak 75 ribu ton dapat tercapai dan kesejahteraan petani di Karawang dapat terjamin.
Ke depan, diharapkan akan ada peningkatan koordinasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar target penyerapan gabah Bulog dapat tercapai dan kesejahteraan petani terlindungi. Transparansi dalam proses pembelian gabah juga perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi penyimpangan.
Dengan adanya komitmen dari semua pihak, diharapkan permasalahan penyerapan gabah ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi petani di Karawang.