DPRD Lombok Timur Desak Pengawasan Pupuk Bersubsidi Ditingkatkan

Anggota DPRD Lombok Timur mendesak Dinas Pertanian setempat meningkatkan pengawasan pupuk bersubsidi karena maraknya penjualan di atas HET dan kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani.

Petani Lombok Timur mengeluhkan harga pupuk yang tinggi dan langka. Anggota DPRD Lombok Timur, H. Muallani, menyoroti permasalahan klasik ini dan meminta Dinas Pertanian setempat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengecer pupuk. Permasalahan ini mencuat setelah jajak pendapat HKTI menunjukkan 60% masalah pupuk disebabkan oleh oknum pengecer.

Menurut H. Muallani, pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia bahkan menemukan adanya pengecer yang menjual pupuk bersubsidi hingga Rp600.000 per kwintal di Lombok Timur. "Pupuk non-subsidi tidak masalah, tetapi ini pupuk bersubsidi," tegasnya. Beliau menekankan pentingnya pengawasan karena pupuk bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi petani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Salah satu solusi yang diusulkan adalah membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menjadi pengecer pupuk. Dengan banyaknya pengecer, diharapkan akses petani terhadap pupuk akan semakin mudah. Selain itu, H. Muallani juga menyarankan agar penyaluran pupuk dilakukan langsung ke kelompok tani, bukan ke pengecer, untuk memangkas mata rantai distribusi dan meminimalisir potensi penyimpangan.

H. Muallani mengakui adanya informasi mengenai harga pupuk yang melambung tinggi dan kelangkaan pupuk di Lombok Timur. Beliau mendesak pemerintah untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan dan memastikan penyaluran pupuk berjalan lancar dan sesuai aturan. Keluhan petani terkait harga pupuk yang tinggi dipahami karena mereka terpaksa membeli pupuk untuk memenuhi kebutuhan tanaman mereka.

Pemerintah, menurut H. Muallani, perlu mendistribusikan pupuk ke setiap kecamatan dan desa sebagai upaya memutus mata rantai permasalahan pupuk. Hal ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dengan harga yang sesuai HET. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang lebih efektif, diharapkan masalah kelangkaan dan harga pupuk yang tinggi dapat teratasi.

Permasalahan pupuk bersubsidi di Lombok Timur ini menjadi sorotan karena berdampak langsung pada petani. Pengawasan yang efektif dan distribusi yang tepat sasaran menjadi kunci untuk memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani yang membutuhkannya. Langkah-langkah yang konkret dan terukur perlu segera dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kesimpulannya, pengawasan terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi perlu diperketat untuk memastikan harga tetap sesuai HET dan ketersediaannya terjamin bagi petani. Pendekatan yang komprehensif, melibatkan pemerintah, petani, dan pengecer, sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.