DPRD NTB Kritik Kadis Pertanian yang Absen RDP
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, mengecam Kepala Dinas Pertanian NTB atas ketidakhadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin lalu, yang membahas laporan pertanggungjawaban penyerapan RKA Dinas Pertanian.
Kekecewaan anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Muhammad Taufik, memuncak Senin lalu. Penyebabnya? Taufik absen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas laporan pertanggungjawaban penyerapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RDP ini sedianya membahas isu penting seputar pertanian di NTB.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, langsung menyoroti ketidakhadiran Taufik. "Untuk apa RDP ini kalau beliau tidak hadir? Tidak penting," tegas Megawati di hadapan anggota Komisi II DPRD dan jajaran Dinas Pertanian NTB. Ia menilai RDP menjadi tidak efektif tanpa kehadiran kepala dinas.
Megawati, yang berasal dari Dapil Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan kekecewaannya atas waktu yang terbuang sia-sia. "Kami sudah menunggu sejak jam 10 pagi," ujarnya, menyayangkan ketidakhadiran Taufik yang dianggapnya tidak menghargai waktu anggota dewan.
Ketidakhadiran Taufik juga dipertanyakan dampaknya terhadap kemitraan Komisi II dengan Dinas Pertanian ke depannya. Megawati bahkan mengancam akan mengadukan hal ini kepada Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal, agar Taufik dievaluasi. "Apa perlu saya sampaikan kepada Gubernur terpilih untuk evaluasi kadis seperti ini?" ungkapnya.
Megawati menilai RDP tanpa kehadiran kepala dinas menjadi percuma. "Tidak ada artinya kita bicara A, B, C di kertas ini kalau yang bersangkutan tidak ada," katanya. Ia menekankan pentingnya kehadiran Taufik dalam RDP untuk mendapatkan penjelasan langsung dan berdiskusi secara efektif.
Sebagai pengganti, Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTB, Nyoman Nilaswati, menyampaikan permohonan maaf. Nilaswati menjelaskan ketidakhadiran Taufik karena ada undangan mendadak dari Kapolda NTB. Ia juga menyampaikan salam hormat dari Taufik dan memastikan bahwa kepala dinas menghormati anggota dewan.
Meskipun demikian, RDP tetap dilanjutkan. Sejumlah isu krusial dibahas, termasuk distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), penanganan penyakit dan hama tanaman (DBCHT), dan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kehadiran Sekretaris Dinas Pertanian mewakili Kepala Dinas tidak sepenuhnya mampu mengatasi kekecewaan anggota DPRD yang menginginkan komunikasi dan diskusi langsung dengan pejabat terkait.
Kejadian ini menyoroti pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam hal partisipasi aktif dalam rapat-rapat penting yang membahas kebijakan publik. Kejadian ini juga menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.
