Efisiensi Anggaran: BOP dan PIP untuk Pendidikan Buddha Aman
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pendidikan Buddha, serta tetap fokus pada pengembangan pend

Jakarta, 18 Februari 2025 - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) Kementerian Agama memberikan jaminan bahwa program bantuan pendidikan tetap berjalan lancar meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, di Jakarta.
Kepastian ini menjawab kekhawatiran publik terkait dampak efisiensi anggaran terhadap program-program penting, khususnya di sektor pendidikan. Supriyadi menegaskan, "BOP tetap jalan, itu sama dengan dana BOS. Itu tidak boleh berkurang. PIP, tunjangan guru, dan PPG masih jalan."
Jaminan Pemerintah dan Fokus pada Layanan Publik
Pernyataan Dirjen Bimas Buddha ini sejalan dengan pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). PCO memastikan bahwa anggaran untuk beasiswa dan operasional layanan pendidikan masyarakat Indonesia tidak akan terdampak efisiensi. Empat hal yang dijamin aman dari pemotongan anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 adalah gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.
Pendidikan, sebagai bagian integral dari layanan publik, otomatis termasuk dalam kategori yang terlindungi. Dengan demikian, dana BOP dan PIP untuk pendidikan Buddha dipastikan aman dan akan tetap disalurkan sesuai rencana.
Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Buddha
Ditjen Bimas Buddha berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan. Supriyadi menyatakan, "Program prioritas sebagian tetap jalan tanpa potongan." Salah satu fokus utama adalah akselerasi akreditasi pendidikan formal keagamaan Buddha Dhammasekha. Saat ini terdapat 49 Dhammasekha yang tersebar di Indonesia.
Dhammasekha mencakup empat jenjang pendidikan: Nava Dhammasekha (Pendidikan Usia Dini), Mula Dhammasekha (Pendidikan Dasar), Muda Dhammasekha (Pendidikan Menengah Pertama), dan Uttama Dhammasekha (Pendidikan Menengah Kejuruan). Pengembangan Dhammasekha bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan agama Buddha di seluruh Indonesia.
Pembangunan STABN: Langkah Strategis untuk Pendidikan Tinggi
Selain fokus pada pendidikan dasar dan menengah, Ditjen Bimas Buddha juga gencar mengembangkan pendidikan tinggi keagamaan Buddha. Pembangunan dua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) baru menjadi prioritas, yaitu STABN Raden Wijaya di Wonogiri, Jawa Tengah, dan STABN Sriwijaya di Tangerang, Banten.
STABN Raden Wijaya, yang telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung pada akhir tahun 2024 dan pembangunannya berlanjut di tahun 2025. STABN Sriwijaya juga ditargetkan untuk memulai pembangunan gedungnya pada tahun 2025. Pembangunan kedua STABN ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi agama Buddha dan sebagai syarat alih status dari Sekolah Tinggi menjadi Institut Agama Buddha Negeri.
Supriyadi menambahkan, "Ditjen Bimas Buddha akan terus melakukan pengembangan pendidikan yang unggul dan terintegrasi." Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan agama Buddha di Indonesia, dengan memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.