Efisiensi Anggaran: Pejabat Mataram Dilarang Hadiri Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta
Wali Kota Mataram melarang pejabatnya menghadiri pelantikan kepala daerah di Jakarta pada 20 Februari 2025 untuk efisiensi anggaran, hanya Wali Kota, Wakil Wali Kota, istri, dan protokol yang diizinkan hadir.
Mataram, 14 Februari 2025 - Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, mengambil langkah tegas untuk efisiensi anggaran daerah. Beliau melarang seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mataram untuk menghadiri pelantikan kepala daerah serentak di Jakarta pada 20 Februari 2025. Keputusan ini disampaikan langsung melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana.
Larangan Perjalanan Dinas ke Jakarta
Menurut Sudarsana, hanya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, beserta istri dan tim protokol, yang diizinkan hadir dalam acara pelantikan tersebut. "Jadi, semua pejabat ditegaskan tidak boleh ada yang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan, apalagi menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)," tegas Sudarsana. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan SPPD hanya digunakan untuk keperluan mendesak.
Meskipun demikian, Sudarsana menjelaskan bahwa pejabat yang ingin mengucapkan selamat secara pribadi dengan biaya sendiri diperbolehkan. Namun, ia menyarankan agar ucapan selamat disampaikan melalui telepon atau pesan singkat, atau menunggu kepulangan kepala daerah dari Jakarta. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap efisiensi anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Persiapan Pelantikan dan Agenda Selanjutnya
Lebih lanjut, Sudarsana menjelaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah berangkat lebih awal ke Jakarta untuk mempersiapkan diri. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan sebelum pelantikan antara lain gladi bersih, registrasi, dan persiapan seragam. "Pemberangkatan lebih awal ini untuk memastikan kelancaran proses pelantikan," tambahnya.
Setelah pelantikan sekitar 502 kepala daerah, agenda selanjutnya adalah retreat atau orientasi selama delapan hari di Magelang, Jawa Tengah, mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Orientasi ini diikuti oleh kepala daerah terpilih, sementara wakil kepala daerah akan bergabung pada tanggal 28 Februari, saat penutupan acara.
Penyesuaian Agenda Pasca Pelantikan
Dengan adanya agenda orientasi tersebut, beberapa agenda pemerintahan lainnya, seperti rapat paripurna DPRD untuk penyampaian pidato pertama kepala daerah yang semula dijadwalkan empat hari setelah pelantikan, akan disesuaikan. "Agenda paripurna pidato pertama kepala daerah akan disesuaikan dengan jadwal orientasi di Magelang," jelas Sudarsana. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menyeimbangkan agenda pemerintahan dengan kegiatan penting pasca pelantikan.
Langkah Wali Kota Mataram ini menunjukkan komitmen terhadap efisiensi anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan membatasi jumlah pejabat yang menghadiri pelantikan di Jakarta, diharapkan dapat menghemat anggaran daerah dan mengalokasikannya untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Kota Mataram. Keputusan ini juga mencerminkan upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara.
