Gubernur NTB Batalkan Tasyakuran di TMII, Fokus Efisiensi Anggaran

Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, membatalkan acara silaturahmi di TMII pasca-pelantikan untuk menghemat anggaran, dan akan mengadakan tasyakuran di Mataram.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membatalkan rencana tasyakuran dan silaturahmi dengan warga NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Keputusan ini diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran, seperti yang disampaikannya di Mataram, Jumat (31/1).

Awalnya, acara tersebut direncanakan akan diadakan di anjungan NTB di TMII setelah pelantikan beliau dan Wakil Gubernur oleh Presiden. Acara ini ditujukan untuk masyarakat NTB yang berada di Jakarta. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Iqbal menilai situasi kurang mendukung.

Iqbal menjelaskan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur melibatkan 27 provinsi, ditambah lagi para bupati dan wali kota. Dari segi waktu dan kondisi, penyelenggaraan acara di TMII dinilai tidak efisien. Oleh karena itu, tasyakuran akan dipusatkan di Kota Mataram.

Kebijakan ini sejalan dengan instruksi presiden (Inpres) mengenai efisiensi anggaran di seluruh daerah. Iqbal menekankan pentingnya penghematan, dengan menyederhanakan acara syukuran. "Kita ikat pinggang (penghematan) saja," ujarnya.

Langkah efisiensi ini juga terlihat dari himbauan Iqbal kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak berangkat ke Jakarta saat pelantikan. Hal yang sama juga disampaikan kepada relawan dan simpatisan, yang diimbau untuk menghadiri acara Kenduri Rakyat di Teras Udayana.

Sebelumnya, rapat persiapan pelantikan yang dipimpin Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, sempat merencanakan acara di anjungan NTB, TMII. Acara silaturahmi dengan warga NTB di perantauan ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 2.000 orang.

Dengan pembatalan acara di TMII, Gubernur NTB terpilih memprioritaskan efisiensi anggaran dan fokus pada kegiatan yang lebih sederhana di Mataram. Keputusan ini menunjukkan komitmen terhadap penghematan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat.