Gubernur NTB Terpilih Minta ASN Tak Hadir Pelantikan di Jakarta

Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal, meminta ASN dan pendukungnya untuk tidak datang ke Jakarta saat pelantikan pada 6 Februari 2025, demi efisiensi anggaran dan mempertimbangkan kapasitas tempat acara.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Lalu Muhammad Iqbal (LMI), membuat keputusan yang mengejutkan. Ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, para pendukung, dan relawan untuk tidak menghadiri pelantikannya di Jakarta pada 6 Februari 2025.

Keputusan ini, disampaikan langsung oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki tersebut di Mataram, Jumat lalu. Alasan utamanya adalah efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi NTB. LMI menekankan pentingnya penggunaan dana pemerintah secara bijak dan efektif.

Selain efisiensi anggaran, pertimbangan lain adalah keterbatasan kapasitas tempat acara di anjungan NTB, Taman Mini Indonesia Indah. LMI menginginkan acara pelantikan tetap berlangsung khidmat, namun sederhana dan efisien.

Hanya pejabat tertentu yang diizinkan hadir di Jakarta, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Biro Umum, dan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) yang bertugas mengurus keperluan di sana.

Sebagai gantinya, LMI merencanakan acara syukuran terpisah. Di Jakarta, acara syukuran akan menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat NTB yang berada di ibukota. Sementara itu, untuk masyarakat NTB di daerah, termasuk para relawan dan pendukung, akan diadakan syukuran terpisah di Mataram, tepatnya di Teras Udayana setelah serah terima jabatan di DPRD NTB.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, bersama jajarannya, telah dibahas rencana syukuran baik di Jakarta maupun Lombok. Secara teknis, detail acara pelantikan dan syukuran akan ditentukan setelah rapat final di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 Januari mendatang.

Sebelumnya, dalam rapat kerja di DPR RI, Komisi II DPR RI, Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025. Pelantikan tersebut akan dilakukan bersamaan oleh Presiden RI dan melibatkan 21 Gubernur serta 275 Bupati/Walikota.

Langkah Gubernur NTB terpilih ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab dan efisien. Dengan begitu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelantikan dapat dialihkan ke program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat NTB.