Efisiensi Anggaran RI: Kesejahteraan Rakyat Jangan Terdampak

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya perhitungan matang efisiensi anggaran agar tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jakarta, 2 November 2023 - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan pentingnya perhitungan cermat dalam efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini disampaikannya menyusul instruksi Presiden terkait pengurangan anggaran negara senilai Rp300 triliun. Lasarus menekankan agar efisiensi anggaran tidak sampai mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Ia memperingatkan bahwa efisiensi yang dilakukan secara ceroboh dapat menimbulkan efek domino yang merugikan masyarakat. Dampak negatif tersebut dapat berupa penurunan kesejahteraan masyarakat, peningkatan angka pengangguran, dan kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi. "Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya, padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi," ujarnya pada Selasa lalu.

Efisiensi Anggaran dan Dampaknya

Lasarus menjelaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar soal untung rugi. APBN harus mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan dampak penghentian sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur. "Banyak orang akan berhenti bekerja, mengakibatkan kemiskinan dan rendahnya produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Ini dapat memengaruhi segalanya," tambahnya.

Ia telah mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin timbul dari penghentian sementara pembahasan anggaran infrastruktur, seperti terhentinya aktivitas sektor konstruksi. Penghentian ini berpotensi menyebabkan pengangguran massal dan penurunan produktivitas ekonomi secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan terukur dalam melakukan efisiensi anggaran.

Komitmen DPR dan Mekanisme Pemerintah

Meskipun demikian, Lasarus meyakinkan bahwa komisi yang dipimpinnya, yang mengawasi sektor infrastruktur dan pembangunan, akan mematuhi mekanisme negara dengan menaati instruksi presiden mengenai efisiensi anggaran. "Efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun masih berada di pemerintah. Tidak mungkin dibiarkan tidak terpakai. Pemerintah masih menghitung pos-pos mana yang perlu efisiensi," jelasnya.

Pemerintah, menurut Lasarus, masih memiliki waktu yang cukup untuk mengatur efisiensi anggaran di setiap sektor tanpa mengganggu sektor-sektor penting yang diprioritaskan untuk masyarakat. "Kita masih punya waktu yang cukup untuk efisiensi anggaran ini. Kami percaya kita dapat membahas hal ini paling lambat dalam dua minggu," tambahnya.

Alokasi Anggaran yang Lebih Tepat Sasaran

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mewajibkan pengurangan anggaran pemerintah untuk APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp306 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendanai program-program yang lebih penting bagi masyarakat.

Program-program tersebut antara lain Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan sektor kesehatan. Dengan demikian, efisiensi anggaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran memang penting, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terukur agar tidak berdampak negatif pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan DPR perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor penting yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.