Pemkab Bekasi Naikkan Anggaran Bedah Rumah Jadi Rp40 Juta Mulai 2026
Pemkab Bekasi Naikkan Anggaran Bedah Rumah Jadi Rp40 Juta Mulai 2026

Pemerintah Kabupaten Bekasi menaikkan anggaran program bedah rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi Rp40 juta per unit mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan harga material dan upah pekerja.

Pemkab Bekasi Percepat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Sasar 1.670 Unit hingga 2025
Pemkab Bekasi Percepat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Sasar 1.670 Unit hingga 2025

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar memperbaiki 1.670 rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga November 2025 dengan anggaran Rp20 juta per unit, sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan stunting.

Pemkot Palembang Perbaiki 30 Rumah Tidak Layak Huni, Kolaborasi CSR Dorong Penurunan Kemiskinan
Pemkot Palembang Perbaiki 30 Rumah Tidak Layak Huni, Kolaborasi CSR Dorong Penurunan Kemiskinan

Pemerintah Kota Palembang merenovasi 30 rumah tidak layak huni melalui kolaborasi Baznas dan perusahaan swasta, sebagai langkah awal mengatasi 3.700 rumah serupa di kota tersebut.

TNI-Perkim Mukomuko Kolaborasi Rehabilitasi 40 RTLH, Anggaran Rp800 Juta Siap Digulirkan
TNI-Perkim Mukomuko Kolaborasi Rehabilitasi 40 RTLH, Anggaran Rp800 Juta Siap Digulirkan

Dinas Perkim Mukomuko bermitra dengan TNI untuk merehabilitasi 40 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan anggaran Rp800 juta dari APBD, menyasar Kecamatan Selagan Raya dan Lubuk Pinang.

Pemkab Solok Kembali Salurkan Bantuan Bedah Rumah untuk Warga Miskin
Pemkab Solok Kembali Salurkan Bantuan Bedah Rumah untuk Warga Miskin

Pemerintah Kabupaten Solok menyerahkan bantuan bedah rumah dari Baznas kepada keluarga Alhajisar di Nagari Sibarambang, menunjukkan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat.

Rp1,16 Miliar Dialokasikan untuk Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Tulungagung
Rp1,16 Miliar Dialokasikan untuk Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Tulungagung

Pemkab Tulungagung menggelontorkan Rp1,16 miliar untuk program bedah rumah, membantu 58 keluarga kurang mampu memperbaiki tempat tinggalnya.

Sumsel Bertekad Bedah 5.815 Rumah Tidak Layak Huni hingga 2025
Sumsel Bertekad Bedah 5.815 Rumah Tidak Layak Huni hingga 2025

Pemprov Sumsel memasang target ambisius membedah 5.815 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025, melibatkan pemerintah daerah dan BUMN dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Mukomuko Usul Pencairan Dana Rehabilitasi 40 RTLH, Anggaran Rp800 Juta Siap Digulirkan
Pemkab Mukomuko Usul Pencairan Dana Rehabilitasi 40 RTLH, Anggaran Rp800 Juta Siap Digulirkan

Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengusulkan pencairan dana sebesar Rp800 juta untuk merehabilitasi 40 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga kurang mampu, tersebar di Kecamatan Selagan Raya dan Lubuk Pinang.

250 Rumah Tidak Layak Huni di Penajam Paser Utara Direhabilitasi Tahun Ini
250 Rumah Tidak Layak Huni di Penajam Paser Utara Direhabilitasi Tahun Ini

Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk rehabilitasi 250 rumah tidak layak huni di Penajam Paser Utara, membantu warga kurang mampu memiliki tempat tinggal yang layak.

Pemprov Sulsel Berikan Bantuan Rp509 Juta Lebih untuk HUT Takalar ke-65
Pemprov Sulsel Berikan Bantuan Rp509 Juta Lebih untuk HUT Takalar ke-65

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan berbagai bantuan senilai lebih dari Rp509 juta kepada Kabupaten Takalar dalam rangka memperingati HUT ke-65, meliputi hibah rumah ibadah, cadangan logistik bencana, dan pojok baca digital.

Pemprov Sultra Anggarkan Rp12 Miliar Perbaiki 200 RTLH di 2025
Pemprov Sultra Anggarkan Rp12 Miliar Perbaiki 200 RTLH di 2025

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk memperbaiki 200 rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025, dengan kriteria penerima berpenghasilan rendah dan rumah berukuran kurang dari 36 meter pe

Baznas Mataram Pugar 20 Rumah Tidak Layak Huni di 2025
Baznas Mataram Pugar 20 Rumah Tidak Layak Huni di 2025

Baznas Kota Mataram menyiapkan program pemugaran 20 rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2025, dengan anggaran meningkat menjadi Rp25 juta per unit, bersumber dari zakat ASN muslim di Mataram.