Fakta NTB: Dari Peringkat 8 Termiskin, Sekolah Rakyat Jadi Harapan Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Provinsi NTB serius menggarap program Sekolah Rakyat sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan ekstrem, menargetkan nol persen kemiskinan pada 2029.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara aktif mendukung operasional Sekolah Rakyat (SR). Inisiatif ini menjadi pilar utama dalam upaya masif pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Program ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, menyatakan bahwa SR adalah bagian dari komitmen nyata pemerintah. Program ini bertujuan menanggulangi kemiskinan dan mempersiapkan generasi emas 2045. Target ambisius adalah mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
Dukungan terhadap Sekolah Rakyat ini juga selaras dengan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030. Fokus utama adalah bagaimana NTB dapat keluar dari jerat kemiskinan yang masih menjadi tantangan. Data menunjukkan NTB masih berjuang, meski posisinya membaik dari peringkat 8 ke 12 provinsi termiskin di Indonesia.
Strategi Komprehensif Melalui Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat dicanangkan sebagai implementasi konkret Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Inpres ini dikeluarkan Presiden Prabowo untuk percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. SR diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan secara efektif.
Tujuan utama SR adalah memuliakan keluarga miskin dan menyiapkan generasi emas 2045. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas utama. Mereka akan diberikan akses pendidikan dan kesehatan secara merata.
Program ini didukung penuh oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Prioritas diberikan kepada anak-anak desil satu dan dua, namun tidak menutup kemungkinan bagi kategori lain yang memenuhi kriteria.
Pendidikan sebagai Kunci Utama Pengentasan Kemiskinan
Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram, Lalu Sirajul Hadi, menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki banyak variabel penyebab. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali menjadi faktor utama. Hal ini membuat individu kesulitan meningkatkan taraf hidupnya.
Kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov NTB ini merupakan bentuk nyata jihad sosial. Ini menunjukkan komitmen negara untuk hadir dan terlibat langsung. Upaya ini sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.
Akademisi Universitas Mataram, Bajang Asrin, menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Pendidikan adalah kunci utama memutus rantai keterbelakangan dan kemiskinan. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi modal sosial yang besar.
Untuk meretas kemiskinan melalui jalur pendidikan, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang kuat. Kebijakan ini harus menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat. Dukungan fisik dan mental dari semua pihak juga sangat diperlukan dalam implementasinya.
