Geger! Rp1,5 Miliar Infak di Aceh Barat Tak Kunjung Masuk Kas Daerah

Bupati Aceh Barat menemukan kasus dugaan penyelewengan dana infak senilai Rp1,5 miliar yang belum disetor ke kas daerah oleh oknum ASN, mengancam akan tindak tegas jika bukti setoran tak kunjung diberikan.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait dugaan penyelewengan dana infak senilai Rp1,5 miliar. Uang infak yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut diduga belum disetor ke kas daerah (kasda) oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di dua instansi pemerintah setempat. Peristiwa ini terungkap pada Sabtu, 3 Mei 2025, di Meulaboh, Aceh, dan kini tengah menjadi sorotan publik.

Penemuan ini bermula dari informasi yang diterima Bupati Tarmizi. Ia mendapatkan laporan bahwa oknum ASN yang menjabat sebagai bendahara di dua dinas berbeda, belum menyetorkan uang infak tersebut ke kas daerah. Alasan yang diberikan oknum ASN tersebut beragam, salah satunya kendala teknis pada aplikasi penyetoran keuangan. Bupati Tarmizi menegaskan bahwa hal ini merupakan temuan serius, karena dana tersebut merupakan aset negara yang harus dipertanggungjawabkan.

Meskipun oknum ASN tersebut mengaku tidak memiliki niat buruk, Bupati Tarmizi tetap bersikap tegas. Ia memberikan tenggat waktu hingga Senin, 5 Mei 2025, bagi oknum ASN tersebut untuk menunjukkan bukti penyetoran dana infak ke kas daerah. Ketegasan Bupati Tarmizi ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dugaan Penyelewengan Dana Infak Rp1,5 Miliar

Temuan ini tentu saja mengejutkan publik Aceh Barat. Dugaan penyelewengan dana infak dalam jumlah besar ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan internal di pemerintahan daerah. Bupati Tarmizi menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Oknum ASN yang terlibat belum diungkap identitasnya. Namun, Bupati Tarmizi memastikan akan menindak tegas oknum tersebut jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Bupati Tarmizi juga menyampaikan imbauan kepada seluruh ASN untuk senantiasa menjalankan tugas dengan amanah dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik.

Ancaman Sanksi Tegas bagi Oknum ASN

Bupati Tarmizi menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merugikan keuangan negara. Ia menyatakan akan menindak tegas oknum ASN yang terbukti melakukan penyelewengan dana infak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang akan diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh instansi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Sistem yang transparan dan akuntabel akan meminimalisir potensi penyelewengan dana dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Langkah tegas Bupati Tarmizi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lain dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas aparatur negara. Ketegasan dalam menangani kasus korupsi dan penyelewengan dana negara merupakan langkah penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik.

Langkah Pemerintah Aceh Barat ke Depan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah yang akan diambil ke depan antara lain adalah memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan pelatihan bagi ASN terkait pengelolaan keuangan, dan meningkatkan akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan meninjau kembali prosedur pengumpulan dan penyetoran dana infak untuk memastikan prosesnya lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana di masa mendatang.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan kunci utama dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap agar seluruh ASN dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kepercayaan publik merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dipelihara.