Gemawan Perkuat Pencegahan Karhutla di Kalbar: Kolaborasi dan Perencanaan Jangka Panjang Jadi Kunci

Gemawan berkolaborasi dengan berbagai pihak di Kalimantan Barat untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui perencanaan jangka panjang dan peningkatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA

Lembaga Gemawan di Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah proaktif dalam mencegah dan mengelola kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membangun kolaborasi dan memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat tapak. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kejadian karhutla yang berulang setiap tahun di wilayah tersebut. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Dewan Pendiri Gemawan, Hermawansyah, menjelaskan bahwa pendekatan yang lebih terukur dan terencana sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada respons cepat saat kebakaran terjadi. "Kalimantan Barat mengalami kejadian karhutla secara berulang setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terukur dan terencana agar tidak terus menerus bergantung pada respons cepat saat kebakaran terjadi," ujarnya di Pontianak, Kamis (27/2).

Sebagai mitra Badan Riset Gambut Nasional (BRGN) dan United States Forest Service (USFS), Gemawan menginisiasi penguatan kapasitas MPA di tingkat desa melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kolaborasi dan Peran Para Pihak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat." FGD ini diadakan di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sambas.

Peran Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Rekomendasi Gemawan

Hermawansyah menekankan peran penting MPA sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla berbasis masyarakat. Berdasarkan penilaian di 14 desa (10 di Kabupaten Mempawah dan 4 di Kabupaten Sambas), Gemawan mengidentifikasi sejumlah temuan dan merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah.

Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya perencanaan jangka panjang bagi MPA, tidak hanya berfokus pada penanggulangan saat kebakaran terjadi. "BMKG memprediksi musim hujan akan berakhir pada Maret 2025, dan awal April masuk musim kemarau. Sebelum itu, MPA perlu mempersiapkan langkah-langkah antisipatif, seperti memastikan ketersediaan dan kondisi peralatan, serta mengidentifikasi sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman," jelas Hermawansyah.

FGD di Kabupaten Mempawah melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan BAPPEDA, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, BPBD Mempawah, Manggala Agni, Kepala UPT KPH Wilayah Mempawah, pemerintah desa, dan perwakilan MPA. Sementara di Kabupaten Sambas, FGD diikuti oleh BPBD, UPT KPH Sambas, BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Manggala Agni, Dinas Perkim LH, Dinas PUPR, pemerintah desa, dan MPA setempat.

Dukungan dari pemerintah daerah terhadap hasil diskusi ini sangat penting, terutama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Hermawansyah juga menekankan perlunya insentif bagi MPA sebagai bentuk apresiasi atas upaya mitigasi di tingkat desa.

Pentingnya Kolaborasi dan Insentif untuk Pencegahan Karhutla

Hermawansyah menambahkan, "Rencana aksi penanggulangan karhutla berbasis masyarakat harus diperbarui dan diperjelas, termasuk distribusi tanggung jawab antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga lembaga terkait dan NGO. Jika targetnya adalah nol kebakaran di lahan gambut, maka perlu ada skema insentif bagi MPA dan dukungan infrastruktur seperti embung atau sumur bor."

Inisiatif Gemawan ini diharapkan dapat mendorong pencegahan dan penanggulangan karhutla secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini. Pentingnya perencanaan jangka panjang dan dukungan infrastruktur juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya karhutla di masa mendatang.

Dengan memperkuat kapasitas MPA dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Kalimantan Barat dapat mengurangi risiko dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di masa depan. Langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.