Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas
Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas

Kementerian Hukum dan HAM menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait penertiban ormas yang meresahkan masyarakat, sementara Kemendagri memiliki wewenang untuk ormas tidak berbadan hukum.

Polda Metro Jaya Tekankan Ormas Harus Patuh UU No. 16 Tahun 2017
Polda Metro Jaya Tekankan Ormas Harus Patuh UU No. 16 Tahun 2017

Polda Metro Jaya menegaskan pentingnya kepatuhan organisasi masyarakat (ormas) terhadap UU No. 16 Tahun 2017, agar tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat.

TNI Kerahkan Polisi Militer Bantu Pemerintah Tangani Ormas Bermasalah
TNI Kerahkan Polisi Militer Bantu Pemerintah Tangani Ormas Bermasalah

Polisi Militer TNI dikerahkan untuk membantu pemerintah mengatasi organisasi kemasyarakatan yang mengganggu ketertiban umum, ditandai dengan aksi premanisme dan pungli.

Revisi UU Ormas: Percepat Pembubaran Organisasi Bermasalah
Revisi UU Ormas: Percepat Pembubaran Organisasi Bermasalah

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung revisi UU Ormas untuk mempercepat pembubaran organisasi kemasyarakatan yang bermasalah dan mengganggu ketertiban umum.

MPR Dukung Revisi UU Ormas: Percepat Likuidasi dan Bubarkan Ormas Nakal
MPR Dukung Revisi UU Ormas: Percepat Likuidasi dan Bubarkan Ormas Nakal

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung revisi UU Ormas untuk mempercepat likuidasi dan pembubaran ormas yang mengganggu ketertiban umum, merespon maraknya tindakan menyimpang sejumlah ormas.

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas: Atasi Penyimpangan dan Perkuat Pengawasan
Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas: Atasi Penyimpangan dan Perkuat Pengawasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempertimbangkan revisi UU Ormas untuk memperketat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum ormas yang merugikan masyarakat.

Mendagri: Ormas Berkontribusi Positif, Namun Ancaman Hukum Tetap Ada
Mendagri: Ormas Berkontribusi Positif, Namun Ancaman Hukum Tetap Ada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan peran positif ormas di Indonesia, namun juga menyoroti tindakan anarkis beberapa ormas yang melanggar hukum dan berpotensi pada revisi UU Ormas.

GP Ansor Kecam Aksi Premanisme Oknum Ormas: Ancaman bagi Usaha dan Program Pemerintah
GP Ansor Kecam Aksi Premanisme Oknum Ormas: Ancaman bagi Usaha dan Program Pemerintah

Ketua Umum GP Ansor mengecam aksi premanisme oknum ormas yang mengganggu kelancaran usaha dan program pemerintah, seperti kasus penyerangan di Depok.