Gubernur Banten Tunggu Koordinasi Pusat Soal FWA untuk Atur Mudik Lebaran 2025
Gubernur Banten menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan FWA untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025 yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan tengah menunggu arahan pemerintah pusat terkait kebijakan Flexible Work Arrangement (FWA) guna mengatur kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Keputusan ini diambil mengingat perayaan Idul Fitri tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas yang signifikan. Koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Perhubungan, menjadi kunci keberhasilan strategi ini.
Menurut Gubernur Andra, penerapan FWA diharapkan mampu mengurangi kepadatan arus mudik. Ia optimistis, jika kebijakan ini berjalan lancar, maka kepadatan lalu lintas dapat diurai secara efektif. Pernyataan ini disampaikannya di Serang pada Senin, 3 Maret 2024, seusai melakukan rapat koordinasi dengan Polda Banten untuk mempersiapkan langkah antisipasi mudik Lebaran.
Koordinasi yang dilakukan Gubernur Andra dengan Polda Banten telah dilakukan sebelum beliau mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan mampu memastikan kelancaran dan keamanan selama periode mudik. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan mudik 2025 aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Koordinasi dengan Menhub dan Persiapan Mudik Lebaran
Gubernur Andra Soni mengungkapkan rencana koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan pada hari Rabu, 5 Maret 2024, untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan mudik Lebaran. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan keselarasan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi lonjakan pemudik.
Pembahasan persiapan mudik telah dilakukan secara intensif. Rapat koordinasi dengan Polda Banten telah menghasilkan sejumlah rencana strategis untuk memastikan kelancaran arus mudik. Kerja sama antar instansi pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.
Gubernur Andra menyampaikan keyakinannya bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pihak terkait akan menghasilkan pelaksanaan tugas yang optimal dalam menghadapi bulan puasa dan Lebaran mendatang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama musim mudik.
FWA dan Upaya Mengurai Kemacetan Mudik
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, sebelumnya telah mengungkapkan harapan agar FWA dapat diterapkan mulai H-7 Lebaran, atau tepatnya pada tanggal 24 Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan mampu mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal dan mengurangi kepadatan di jalan raya.
Kementerian PAN-RB telah dilibatkan dalam koordinasi penerapan FWA. Kebijakan ini memungkinkan karyawan untuk bekerja secara fleksibel, sehingga dapat mengurangi jumlah orang yang melakukan perjalanan pada puncak arus mudik. Dengan demikian, diharapkan kemacetan lalu lintas dapat diminimalisir.
Pemerintah juga berupaya menyinkronkan jadwal libur sekolah untuk mengoptimalkan distribusi arus mudik. Sinkronisasi ini bertujuan untuk menghindari penumpukan arus mudik pada waktu yang bersamaan. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan perjalanan mudik Lebaran 2025 berlangsung lancar dan nyaman.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk memastikan perjalanan mudik 2025 aman, nyaman, dan terjangkau. Arahan ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama musim mudik.
Penerapan FWA merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memastikan kelancaran arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama mengingat tahun ini perayaan Lebaran berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
