Gubernur Banten Tunggu Koordinasi Pusat Soal FWA untuk Atur Mudik Lebaran 2025
Gubernur Banten menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan FWA untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025 yang berdekatan dengan Nyepi.

Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan tengah menunggu arahan pemerintah pusat terkait kebijakan Flexible Work Arrangement (FWA) guna mengatur kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Ia berharap penerapan FWA dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama karena Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Perhubungan, terus dilakukan untuk memastikan kesiapan menghadapi musim mudik.
Menurut Gubernur Andra, koordinasi dengan Menteri Perhubungan dijadwalkan pada Rabu (5/3) mendatang. "Kita tunggu terkait dengan WFA, kalau itu bisa dijalankan, otomatis saya meyakini kepadatan di arus mudik nanti bisa diuraikan. Insya Allah," ujar Andra Soni dalam keterangannya di Serang, Senin (3/3). Pernyataan ini menekankan pentingnya peran FWA dalam mengelola arus mudik yang diperkirakan akan padat.
Pembahasan persiapan mudik Lebaran 2025 telah dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Polda Banten, bahkan sebelum Gubernur Andra mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Kerja sama antar instansi dinilai krusial untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama periode mudik dan libur Lebaran. "Dan Insya Allah kolaborasinya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dalam rangka menghadapi bulan puasa dan Lebaran nanti," tambahnya, menunjukkan optimisme dalam menghadapi tantangan mudik tahun ini.
Koordinasi Pemerintah dan Penerapan FWA
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya telah mengungkapkan harapan agar FWA diterapkan mulai H-7 Lebaran, atau tanggal 24 Maret 2025. Hal ini disampaikan AHY di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB telah dilakukan untuk memastikan kesiapan penerapan kebijakan ini.
AHY menjelaskan bahwa FWA diharapkan dapat mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal. Dengan demikian, kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik dapat dikurangi secara signifikan. Penerapan FWA merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan pemudik.
Pemerintah juga tengah berupaya menyinkronkan jadwal libur sekolah untuk lebih mengoptimalkan distribusi arus mudik. Hal ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi arus mudik pada waktu yang bersamaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar perjalanan para pemudik.
FWA dan Upaya Kelancaran Mudik Lebaran 2025
FWA, atau Flexible Work Arrangement, merupakan pengaturan sistem kerja yang memungkinkan karyawan bekerja secara fleksibel. Penerapannya diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya selama periode mudik, khususnya pada H-1 dan H-0 Lebaran. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan mudik Lebaran 2025 berjalan lancar dan aman.
Pemerintah menyadari bahwa Lebaran 2025 berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga potensi kepadatan lalu lintas semakin meningkat. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, termasuk penerapan FWA dan sinkronisasi jadwal libur sekolah. Semua kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk memastikan kelancaran dan keamanan mudik Lebaran 2025. Seluruh kebijakan yang diterapkan, termasuk FWA, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan arahan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan melakukan evaluasi agar mudik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar dan aman.
Dengan adanya koordinasi yang intensif dan penerapan FWA, diharapkan kepadatan arus mudik Lebaran 2025 dapat dikurangi. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.