Gubernur Jabar Evaluasi Tempat Wisata Puncak Pasca Banjir Bandang, Ancam Cabut Izin
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mengevaluasi tempat wisata di Puncak, termasuk milik Jaswita, pasca banjir bandang yang melanda kawasan tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan pencabutan izin.
Banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak, Bogor pada Minggu, 2 Maret 2023 pukul 20.30 WIB, mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang signifikan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespon kejadian ini dengan rencana evaluasi menyeluruh terhadap tempat-tempat wisata di Puncak, termasuk aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita).
Kejadian ini bermula dari luapan air yang disebabkan oleh salah satu infrastruktur wisata di Puncak, yang menurut keterangan Bupati Bogor, bagiannya jatuh dan menyumbat aliran sungai. Dampaknya, banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Bogor, merendam ratusan rumah dan menyebabkan korban jiwa serta kerugian materiil.
Langkah evaluasi ini diambil sebagai respon atas bencana yang terjadi dan untuk memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa evaluasi tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap tempat wisata milik swasta, dan tidak menutup kemungkinan berujung pada pencabutan izin operasional.
Evaluasi Menyeluruh Tempat Wisata Puncak
Gubernur Dedi Mulyadi, bersama Menteri Lingkungan Hidup, akan melakukan inspeksi langsung ke lokasi bencana pada Kamis, 6 Maret 2023. Inspeksi ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi lapangan dan mengambil keputusan penting terkait evaluasi tempat wisata di Puncak.
Evaluasi ini akan mencakup semua aspek, termasuk dampak pembangunan tempat wisata terhadap lingkungan dan daya dukung kawasan. "Termasuk swasta juga harus berani evaluasi, mana yang lebih didahulukan, keselamatan warga, atau hanya sekedar kesenangan beberapa orang. Harusnya keselamatan warga lebih utama dari apapun," tegas Gubernur Dedi.
Ancaman pencabutan izin operasional menjadi konsekuensi jika ditemukan pelanggaran atau dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini dan memprioritaskan keselamatan warga.
Dampak Banjir Bandang di Puncak
Banjir bandang di Puncak mengakibatkan dampak yang cukup luas. Di Kota Bogor, delapan desa di tiga kecamatan terendam banjir, dengan delapan rumah terdampak. Sementara di Kabupaten Bogor, dampaknya lebih besar, dengan 13 desa di tujuh kecamatan terendam banjir dan 13 desa di delapan kecamatan mengalami longsor.
Secara keseluruhan, di Kabupaten Bogor, banjir merendam 257 rumah, berdampak pada 260 kepala keluarga dan 988 jiwa. Dua kepala keluarga dan delapan jiwa mengungsi, dan satu korban dilaporkan hilang. Data ini menunjukkan skala kerusakan yang signifikan akibat bencana alam tersebut.
Bencana ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan dan perencanaan tata ruang yang terintegrasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pembangunan infrastruktur wisata harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Polemik Proyek Jaswita di Puncak
Proyek pembangunan wahana wisata milik PT Jaswita di Puncak sebelumnya telah menuai polemik. Pembangunan bianglala dan berbagai wahana bermain tersebut diduga telah menyebabkan penggundulan lahan yang dulunya merupakan kebun teh.
Proyek ini juga diduga melanggar sejumlah aturan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Hal ini menjadi salah satu fokus evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang serta memastikan pembangunan wisata di Puncak tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kesimpulannya, evaluasi tempat wisata di Puncak, termasuk milik Jaswita, merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan warga dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
