Gubernur Maluku Utara Akui Keluhan Masyarakat Soal Lambatnya Kinerja Pemprov

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengakui adanya keluhan masyarakat terkait lambatnya kinerja pemerintah provinsi, terutama dalam hal administrasi dan anggaran, dan berjanji akan melakukan perubahan signifikan dalam lima tahun ke depan.

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos, mengakui adanya keluhan dari masyarakat terkait lambatnya kinerja pemerintah provinsi. Keluhan tersebut terutama menyangkut administrasi dan pengelolaan anggaran. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sherly di Sofifi, Maluku Utara, Senin (10/3).

"Memang, banyak sekali menerima komplain dari masyarakat sebagai pelaku usaha, sebagai mitra hingga kabupaten/kota, bahwa betapa tidak efisiensi dan lambatnya bekerja dengan Pemerintah Provinsi Malut," ungkap Gubernur Sherly. Ia menjelaskan bahwa selama 25 tahun terakhir, pekerjaan di Pemprov Malut seringkali hanya berupa rutinitas administrasi yang menghabiskan anggaran tanpa memberikan output yang signifikan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Gubernur Sherly menegaskan komitmennya untuk melakukan perubahan besar selama lima tahun masa kepemimpinannya. Perubahan ini akan dimulai dari perubahan mentalitas seluruh jajaran Pemprov Malut, yang harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan masyarakat dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Perubahan Mentalitas dan Kolaborasi Jajaran Pemprov

Gubernur Sherly menekankan pentingnya perubahan mentalitas di lingkungan Pemprov Malut. "Saya dan Pak Wagub menyadari penuh bahwa kami dipilih oleh rakyat, kami ada karena janji politik yang kami sampaikan disukai oleh rakyat," tambahnya. Ia menegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan janji politik tersebut selama lima tahun ke depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Gubernur meminta para pejabat untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan, dengan fokus pada efisiensi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai langkah awal, Gubernur Sherly memberikan pengarahan kepada para pejabat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama tim yang solid. "Saya dan Wagub hadir di sini bukan sebagai atasan, tapi kami akan menjadi mitra asal, menjadi rekan kerja selama lima tahun ke depan," tambahnya.

Kebijakan Efisiensi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Gubernur Sherly menyadari bahwa untuk membangun kerja sama yang baik, dibutuhkan kesatuan hati, kesamaan visi dan misi, serta saling pengertian. Ia mengajak seluruh jajaran Pemprov Malut untuk membuang prasangka dan membangun kolaborasi yang efektif.

"Agar satu hubungan bisa berjalan dengan baik semua prasangka yang ada harus dibuang, dengan mengosongkan pikiran dan hati untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja," pesannya. Gubernur juga menekankan bahwa tanggung jawab Pemprov Malut sangat besar, bukan hanya sekedar mengelola birokrasi, tetapi juga harus membawa perubahan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Utara.

Kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan difokuskan pada efisiensi dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku Utara dan mengatasi keluhan yang telah disampaikan.

Dengan adanya komitmen dari Gubernur Sherly dan upaya untuk membangun kolaborasi yang kuat antar OPD, diharapkan kinerja Pemprov Malut akan meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.