ICDX Bidik Transaksi Subrogasi Syariah Rp3 Triliun di 2025
Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) optimistis nilai transaksi subrogasi syariah akan mencapai Rp3 triliun pada 2025, didorong sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) memasang target ambisius: mencapai nilai transaksi subrogasi syariah sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025. Target ini mewakili pertumbuhan signifikan sebesar 83,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp1,63 triliun. Direktur ICDX, Nursalam, mengungkapkan optimisme ini dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis lalu, menekankan pentingnya sosialisasi yang efektif kepada pelaku industri, terutama perbankan syariah.
Untuk mencapai target tersebut, ICDX gencar melakukan sosialisasi dan edukasi. Salah satu upayanya adalah menyelenggarakan diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan kunci, termasuk Dewan Syariah Nasional (DSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perwakilan dari industri perbankan syariah. Diskusi ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mekanisme penjualan dan pembelian aset piutang, yang dikenal sebagai transaksi subrogasi.
Langkah strategis lainnya adalah peluncuran buku panduan transaksi syariah. Buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi syariah ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi industri perbankan dalam mengoptimalkan pemanfaatan transaksi komoditas syariah. Buku tersebut, menurut Nursalam, memuat praktik keuangan syariah dari berbagai negara yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia, guna mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
Sosialisasi dan Dukungan Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi Syariah
Dawud Arif Khan, anggota DSN Majelis Ulama Indonesia, memberikan apresiasi positif terhadap upaya ICDX dalam mensosialisasikan transaksi subrogasi syariah. Ia menilai kegiatan diskusi dan penerbitan buku tersebut sejalan dengan upaya DSN-MUI dalam mengembangkan dan memasyarakatkan ekonomi syariah. Dawud menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor ini. "Harapan kami, ICDX secara berkelanjutan melakukan hal-hal seperti ini, karena peningkatan literasi keuangan syariah pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan keuangan syariah, dan ini memerlukan kerja sama dan kolaborasi antarsemua pemangku kepentingan," ujar Dawud.
Syamsul Aidi Bachtiar, Head of Shariah Advisory & Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk, turut berbagi pengalaman positif dalam memanfaatkan transaksi subrogasi syariah melalui ICDX sejak tahun 2022. Ia menyebutkan beberapa manfaat signifikan yang diperoleh, antara lain akselerasi pertumbuhan bisnis di sektor perbankan dan industri syariah, diversifikasi portofolio berbasis aset (asset backed), peningkatan customer centricity, dan dukungan terhadap keuangan berkelanjutan (sustainable finance). "Dengan memanfaatkan transaksi subrogasi syariah ini, beberapa manfaat bisa kami dapatkan. Pertama, akselerasi pertumbuhan bisnis, khususnya di bank syariah dan industri syariah. Kedua, diversifikasi portofolio berbasis aset (asset backed). Ketiga, customer centricity, dan yang keempat adalah bahwa transaksi subrogasi syariah ini menjadi bagian dari upaya kami untuk mendukung keuangan berkelanjutan (sustainable finance)," jelas Syamsul.
Mengenal Transaksi Subrogasi Syariah
Transaksi subrogasi syariah, secara sederhana, merupakan penggantian hak kreditur lama oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut. Karakteristik utamanya adalah pihak ketiga menjadi kreditur baru, sementara debitur tetap berkewajiban membayar utang kepada pihak ketiga tersebut. Penting untuk diingat bahwa transaksi ini hanya diperbolehkan untuk piutang yang sah berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Landasan hukum dan keabsahan transaksi subrogasi syariah telah ditegaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/X/2016, yang diperkuat oleh Pasal 26 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas, transaksi ini diharapkan dapat semakin berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
Keberhasilan ICDX dalam mencapai target transaksi subrogasi syariah tahun 2025 sangat bergantung pada keberlanjutan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, transaksi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.